Path: Top > S2-Theses > Civil Engineering-FTSL > 2005

KAJIAN INSTRUMEN PENDEKATAN UNTUK MENENTUKAN
KOMPOSISI KEANGGOTAAN ROAD BOARDDedi Supriadi

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:23:28
Oleh : Dedi Supriadi, S2 - Civil Engineering
Dibuat : 2005-00-00, dengan 1 file

Keyword :
Road board, Regulation role sharing, Strategic plan, Type of fund, Road user association, Approach instrument.

Abstrak
Kondisi jalan saat ini pada umumnya dalam keadaan rusak, hal tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja pemeliharaan jalan tidak cukup menggembirakan. Alasan klasik yang dikemukakan oleh para pembina jalan adalah kurangnya dana pemeliharaan, untuk mengatasinya akan dicoba mengkaji alternatif pembiayaan pemeliharaan jalan dan lebih fokus lagi terhadap lembaga pengelolanya. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam merancang struktur kelembagaan pemeliharaan jalan (Badan Pemeliharaan Jalan/BPJ) antara lain : Pembagian peran antara lembaga yang dibentuk dengan instansi pembina jalan yang ada, dalam hal ini BPJ bertindak sebagai pengelola dana pemeliharaan jalan yang dikumpulkan dari masyarakat pengguna jalan. Rencana strategi dari lembaga tersebut yang didalamnya berisi visi dan misi.

Visi: Badan Pemeliharaan Jalan Yang Profesional, Partisipatif Dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Jaringan Jalan Yang Mantap Di Jawa Barat.
Misi: 1. Merumuskan perencanaan pembiayaan pemeliharaan jaringan jalan yang rasional,proporsional, transparan dan akuntabel guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.
2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pemeliharaan jalan.
3. Meningkatkan sistem pelayanan informasi perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan jaringan jalan guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Type dana pemeliharaan jalan terkait dengan cakupan jaringan jalan yang akan ditangani, dari ketiga alternatif pilihan, maka alternatif yang paling layak dalam konteks keseimbangan penanganan pemeliharaan seluruh jaringan jalan adalah semua jalan ditangani dengan jalan lokal melalui patungan dan manajemen pengelolaan dana yang paling sesuai dengan kondisi peraturan dan perundang-undangan yang ada adalah dengan menerapkan road fund propinsi. Hubungan lembaga dengan pemerintah sebagai instansi pembina jalan yang paling sesuai dengan kondisi negara berkembang dimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah relatif rendah, sehingga penyertaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemeliharaan jalan oleh karena itu dipilih separate entities dengan purchaser dan provider terpisah.
Keanggotan BPJ diusulkan 15 orang terdiri dari 5 orang wakil pemerintah yang ditunjuk dari instansi yang terkait dengan kebijakan sektor perhubungan (Bapeda, Bina Marga, Dishub, Dispenda dan Setda), dan 10 orang wakil masyarakat pengguna jalan yang direpresentasikan melalui organisasi pengguna jalan (OPJ).

Proporsi wakil pengguna jalan dalam organisasi BPJ ditentukan melalui 3 instrumen pendekatan, yaitu komposisi kepemilikan kendaraan, komsumsi BBM dan kontribusi faktor daya rusak terhadap jalan. Dalam hal ini dihasilkan proporsi keanggotaan berdasarkan aspek keseimbangan perwakilan terdiri dari 3 orang wakil 1MI, 2 orang wakil ORGANDA dan 5 orang wakil KADIN. Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja lembaga yang dibentuk maka diusulkan pula untuk membentuk lembaga pengawas yang terdiri dari wakil pemerintah, LSM, asosiasi, perguruan tinggi dan organisasi profesi.

Deskripsi Alternatif :

Abstrak
Kondisi jalan saat ini pada umumnya dalam keadaan rusak, hal tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja pemeliharaan jalan tidak cukup menggembirakan. Alasan klasik yang dikemukakan oleh para pembina jalan adalah kurangnya dana pemeliharaan, untuk mengatasinya akan dicoba mengkaji alternatif pembiayaan pemeliharaan jalan dan lebih fokus lagi terhadap lembaga pengelolanya. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam merancang struktur kelembagaan pemeliharaan jalan (Badan Pemeliharaan Jalan/BPJ) antara lain : Pembagian peran antara lembaga yang dibentuk dengan instansi pembina jalan yang ada, dalam hal ini BPJ bertindak sebagai pengelola dana pemeliharaan jalan yang dikumpulkan dari masyarakat pengguna jalan. Rencana strategi dari lembaga tersebut yang didalamnya berisi visi dan misi.

Visi: Badan Pemeliharaan Jalan Yang Profesional, Partisipatif Dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Jaringan Jalan Yang Mantap Di Jawa Barat.
Misi: 1. Merumuskan perencanaan pembiayaan pemeliharaan jaringan jalan yang rasional,proporsional, transparan dan akuntabel guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.
2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pemeliharaan jalan.
3. Meningkatkan sistem pelayanan informasi perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan jaringan jalan guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Type dana pemeliharaan jalan terkait dengan cakupan jaringan jalan yang akan ditangani, dari ketiga alternatif pilihan, maka alternatif yang paling layak dalam konteks keseimbangan penanganan pemeliharaan seluruh jaringan jalan adalah semua jalan ditangani dengan jalan lokal melalui patungan dan manajemen pengelolaan dana yang paling sesuai dengan kondisi peraturan dan perundang-undangan yang ada adalah dengan menerapkan road fund propinsi. Hubungan lembaga dengan pemerintah sebagai instansi pembina jalan yang paling sesuai dengan kondisi negara berkembang dimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah relatif rendah, sehingga penyertaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemeliharaan jalan oleh karena itu dipilih separate entities dengan purchaser dan provider terpisah.
Keanggotan BPJ diusulkan 15 orang terdiri dari 5 orang wakil pemerintah yang ditunjuk dari instansi yang terkait dengan kebijakan sektor perhubungan (Bapeda, Bina Marga, Dishub, Dispenda dan Setda), dan 10 orang wakil masyarakat pengguna jalan yang direpresentasikan melalui organisasi pengguna jalan (OPJ).

Proporsi wakil pengguna jalan dalam organisasi BPJ ditentukan melalui 3 instrumen pendekatan, yaitu komposisi kepemilikan kendaraan, komsumsi BBM dan kontribusi faktor daya rusak terhadap jalan. Dalam hal ini dihasilkan proporsi keanggotaan berdasarkan aspek keseimbangan perwakilan terdiri dari 3 orang wakil 1MI, 2 orang wakil ORGANDA dan 5 orang wakil KADIN. Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja lembaga yang dibentuk maka diusulkan pula untuk membentuk lembaga pengawas yang terdiri dari wakil pemerintah, LSM, asosiasi, perguruan tinggi dan organisasi profesi.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...


  • Pembimbing
    -

    Scann :
    kory
    , Editor:

File PDF...