Path: TopS2-ThesesUrban and Regional Planning-SAPPK1996

KAJIAN KEMAMPUAN KABUPATEN DATI II LEBAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:25:28
Oleh : Januar Sitorus, S2 - Regional and City Planning
Dibuat : 1996-03-00, dengan 1 file

Keyword : Capacity assesing, local autonomy

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di Indonesia adalah dilaksanakannya desentralisasi yang sejalan dengan kedua prinsip lainnya yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan isyu sentral yang bukan merupakan isyu baru lagi. Desentralisasi memberikan peningkatan dan kekuatan kemampuan pemerintah daerah di dalam pelaksanaan otonomi yang bertanggung jawab. Undang-undang No. 5/1974 menetapkan bahwa otonomi daerah akan berada dalam pengawasan pemerintah daerah di daerah tingkat II. Pemerintah pusat sudah lama menyadari bahwa terjadi bias antara cita-cita Undangundang

Nomor 5 Tahun 1974 dengan praktek penyelenggaraan otonomi daerah sepenuhnya. Peraturan pemerintah yang terakhir yang mengatur tentang dekonsentrasi dan otonomi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah menggelar pilot proyek untuk melaksanakan otonomi sepenuhnya di 26 daerah tingkat II terhitung mulai tanggal 1 April 1995 untuk waktu 2 tahun. Uji coba yang digelar dalam jangka waktu 2 tahun itu akan dievaluasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil evaluasi ini pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan otonomi sepenuhnya bagi daerah tingkat II. Kabupaten Dati II Lebak belum termasuk dalam pilot proyek tersebut disebabkan karena tingkat pelaksanaan pembangunan daerahnya masih rendah. Dengan penerapan metodologi dan kriteria yang sama untuk mengukur kemampuan otonomi daerah, Kabupaten Dati II Lebak termasuk dalam kategori "sedikit mampu". Ada dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan Kabupaten Dati II Lebak dalam menyelengggarakan fungsi otonominya, yaitu kemampuan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah serta rendahnya tingkat kemampuan partisipasi masyarakat. Studi ini mencoba untuk menemukan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Lebak. Meningkatkan kemampuan keuangan mempunyai arti yang penting untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Deskripsi Alternatif :

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di Indonesia adalah dilaksanakannya desentralisasi yang sejalan dengan kedua prinsip lainnya yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan isyu sentral yang bukan merupakan isyu baru lagi. Desentralisasi memberikan peningkatan dan kekuatan kemampuan pemerintah daerah di dalam pelaksanaan otonomi yang bertanggung jawab. Undang-undang No. 5/1974 menetapkan bahwa otonomi daerah akan berada dalam pengawasan pemerintah daerah di daerah tingkat II. Pemerintah pusat sudah lama menyadari bahwa terjadi bias antara cita-cita Undangundang

Nomor 5 Tahun 1974 dengan praktek penyelenggaraan otonomi daerah sepenuhnya. Peraturan pemerintah yang terakhir yang mengatur tentang dekonsentrasi dan otonomi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah menggelar pilot proyek untuk melaksanakan otonomi sepenuhnya di 26 daerah tingkat II terhitung mulai tanggal 1 April 1995 untuk waktu 2 tahun. Uji coba yang digelar dalam jangka waktu 2 tahun itu akan dievaluasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil evaluasi ini pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan otonomi sepenuhnya bagi daerah tingkat II. Kabupaten Dati II Lebak belum termasuk dalam pilot proyek tersebut disebabkan karena tingkat pelaksanaan pembangunan daerahnya masih rendah. Dengan penerapan metodologi dan kriteria yang sama untuk mengukur kemampuan otonomi daerah, Kabupaten Dati II Lebak termasuk dalam kategori "sedikit mampu". Ada dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan Kabupaten Dati II Lebak dalam menyelengggarakan fungsi otonominya, yaitu kemampuan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah serta rendahnya tingkat kemampuan partisipasi masyarakat. Studi ini mencoba untuk menemukan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Lebak. Meningkatkan kemampuan keuangan mempunyai arti yang penting untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Bambang Bintoro Soedjito; Scan: Irwan, Editor:

File PDF...