Path: Top S2-Theses Regional and City Planning 2003

STUDI ASSESSMENT PENERAPAN KONSEP PARTICIPATORY GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DAN PENYUSUNAN APBD DI KOTA BANDUNG

Master Theses from JBPTITBPP / 2007-04-09 19:21:21
Oleh : Ihsan Herudin, S2 - Regional and City Planning
Dibuat : 2003-00-00, dengan 1 file

Keyword : Participatory governance, annual local development planning, budgeting (APBD) processes

Pentingnya penerapan participatory governance dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, terdapatnya kecenderungan bahwa desentralisasi telah menciptakan pemusatan kekuasaan baru pada sekelompok aktor negara di tingkat lokal. Kecenderungan ini berpotensi melahirkan dampak negatif berupa kebijakan pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kedua, meningkatnya tantangan yang dihadapi pemerintah kota di negara-negara berkembang berupa dampak urbanisasi dan globalisasi. Kedua hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan fiskal yang luar biasa di tingkat pemerintah kota. Konsep participatory governance adalah sebuah kerangka konseptual dan praktis untuk mengatasi berbagai tantangan diatas melalui proses perencanaan dan pengambilan keputusan kolaboratif yang efektif untuk mengidentifikasi dan menyepakati prioritas pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauhmana stakeholder pembangunan di Kota Bandung memiliki pandangan yang berorientasi pada penerapan participatory governance dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah dan penyusunan APBD di Kota Bandung. Kajian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : (1) perumusan prinsip dan indikator participatory governance, (2) tinjauan partisipasi masyarakat dalam peraturan yang berlaku, (3) penggalian pendapat dari para stakeholder dengan menggunakan metode Delphi, (4) analisis usulan yang disetujui oleh seluruh stakeholder. Studi ini berkesimpulan bahwa usulan yang disetujui oleh seluruh stakeholder belum berorientasi pada penerapan participatoy governance. Kesimpulan tersebut didasarkan pada dua temuan studi : (1) hanya (5 dari 12 indikator participatory governance yang dipenuhi oleh usulan yang disetujui oleh seluruh stakeholder, (2) usulan-usulan yang disetujui oleh seluruh stakeholder tidak menyentuh dua aspek penting participatory governance, yakni indikator tentang pentingnya perubahan paradigma partisipasi sebagai kontrol masyarakat, dan pentingnya perluasan ruang keterlibatan masyarakat sampai pengambilan keputusan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan pentingnya sosialisasi dan pewacanaan secara meluas tentang participatory governance untuk mencapai kesamaan sudut pandang diantara stakeholder, serta diperlukannya langkah-langkah seperti lobby dan tekanan publik untuk merealisasikan kesamaan sudut pandang tersebut ke dalam bentuk kebijakan.

Deskripsi Alternatif :

Pentingnya penerapan participatory governance dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, terdapatnya kecenderungan bahwa desentralisasi telah menciptakan pemusatan kekuasaan baru pada sekelompok aktor negara di tingkat lokal. Kecenderungan ini berpotensi melahirkan dampak negatif berupa kebijakan pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kedua, meningkatnya tantangan yang dihadapi pemerintah kota di negara-negara berkembang berupa dampak urbanisasi dan globalisasi. Kedua hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan fiskal yang luar biasa di tingkat pemerintah kota. Konsep participatory governance adalah sebuah kerangka konseptual dan praktis untuk mengatasi berbagai tantangan diatas melalui proses perencanaan dan pengambilan keputusan kolaboratif yang efektif untuk mengidentifikasi dan menyepakati prioritas pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauhmana stakeholder pembangunan di Kota Bandung memiliki pandangan yang berorientasi pada penerapan participatory governance dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah dan penyusunan APBD di Kota Bandung. Kajian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : (1) perumusan prinsip dan indikator participatory governance, (2) tinjauan partisipasi masyarakat dalam peraturan yang berlaku, (3) penggalian pendapat dari para stakeholder dengan menggunakan metode Delphi, (4) analisis usulan yang disetujui oleh seluruh stakeholder. Studi ini berkesimpulan bahwa usulan yang disetujui oleh seluruh stakeholder belum berorientasi pada penerapan participatoy governance. Kesimpulan tersebut didasarkan pada dua temuan studi : (1) hanya (5 dari 12 indikator participatory governance yang dipenuhi oleh usulan yang disetujui oleh seluruh stakeholder, (2) usulan-usulan yang disetujui oleh seluruh stakeholder tidak menyentuh dua aspek penting participatory governance, yakni indikator tentang pentingnya perubahan paradigma partisipasi sebagai kontrol masyarakat, dan pentingnya perluasan ruang keterlibatan masyarakat sampai pengambilan keputusan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan pentingnya sosialisasi dan pewacanaan secara meluas tentang participatory governance untuk mencapai kesamaan sudut pandang diantara stakeholder, serta diperlukannya langkah-langkah seperti lobby dan tekanan publik untuk merealisasikan kesamaan sudut pandang tersebut ke dalam bentuk kebijakan.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Teti Armiati Argo; Scan: Irwan, Editor:

Download...