Path: Top Member yatir@lib.itb.ac.id

USULAN PROSEDUR PERIJINAN KUASA
PERTAMBANGAN DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
DI ERA OTONOMI DAERAH

Master Theses from #PUBLISHER# / 2006-10-05 09:57:47
Oleh : Mashur Sudarsono Wira Adi, S2 - MBA-Technology
Dibuat : 2002-07-00, dengan 1 file

Keyword :
Prosedur perijinan kuasa, pertambangan, Otonomi Daerah

Subjek :
Pelayanan Jasa

Nomor Panggil (DDC) :
T 658.8 ADI

Sumber pengambilan dokumen : Tesis (Magister Pelayanan Jasa-Manajemen Bisnis Dan Administrasi Teknologi) (20051428)

Abstrak:


Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah melakukan berbagai upaya sebagai persiapan menangani pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kaltim yang salah satu tugasnya menangani masalah perizinan yang bersifat lintas kabupaten, menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Tumpang tindih kepentingan antar pemerintah propinsi dan kabupaten, tumpang tindih berbagai kepentingan sektoral antara prioritas program masing-masing dinas, belum adanya perangkat hukum yang jelas, tradisi transparansi yang rendah, merupakan permasalahan perijinan usaha pertambangan yang perlu segera dicarikan solusinya.


Melalui metode rekayasa ulang proses bisnis, penelitian ini bertujuan menyusun prosedur perijinan Kuasa Pertambangan (KP) batubara di Kalimantan Timur, dengan berusaha meminimalkan potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Kriteria dari prosedur perijinan ini meliputi aspek transparansi, kewenangan, pengurusan yang birokratis, sumberdaya yang tersedia, koordinasi, dan perlindungan hukum bagi aparat petugas perijinan.

Prosedur perijinan untuk masing-masing KP diajukan 3 alternatif. Untuk menentukan alternatif terbaik dilakukan pembobotan dari masing-masing alternatif. Alternatif terpilih untuk jenis KP Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi adalah prosedur dimana pemda propinsi perlu melakukan kerjasama dan koordinssi dengan pemda kabupaten untuk mencapai solusi kesepakatan bersama, tanpa masing-masing kehilangan kewenangannya. Pada KP Pengolahan dan Pemurnian alternatif terpilih adalah prosedur ijin yang dilaksanakan di kabupaten, sedangkan untuk KP Pengangkutan dan Penjualan alternatif terpilih adalah prosedur dilakukan di propinsi.

Untuk keberhasilan rekayasa ulang proses bisnis ini, diperlukan komitmen bersama, persiapan-persiapan dari pembentukan tim pelaksana dan tim monitoring, peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas peralatan, perangkat hukum yang jelas, sehingga dengan demikian pelayanan perijinan usaha pertambangan yang lebih baik dapat dicapai.

Deskripsi Alternatif :

Abstract:


The implementation of Regional Autonomy demands local government to conduct several efforts as preparing handling delegation of authority that given by central government to local one. Mining and Mineral Resources of East Kalimantan, which of its duty is handling of mining effort license that is according to Regional Autonomy has authorization to license. It can accor regency area to face many obstacles in its implementation. Overlapping interest between provincial and local government; overlap in several by sector interests with each its program priority; there's no law enforce clearly yet; low transparency tradition; they are mining effort license problems. Hence should be looked for the solution immediately.

Through business process engineering methods, this research aims to arrange Coal Mining Concessionaire Licensing Procedure in East Kalimantan, try to minimize interest dispute potency that perhaps occurs. The criteria of this license procedures enclude transparency aspects, authority, bureaucratic management, provide resources, coordination and la protection for license officer.

The license procedure from each Mining Concessionaire are made in 3 (three) alternatives. To Choose the best alternative, it will conduct to the quality of each. The quality of chosen alternative for General Investigation Mining Concessionaire, Exploration and Exploitation are procedures in which provincial government needs to conduct co-operation and coordination with local government to reach agreement solution, without lose of each authority. In Mining Concessionaire of Manufacture and chosen alternative purifying are license procedures that conducted by local government, furthermore Mining Concessionaire of Carry and chosen alternative sales are procedures that conducted in provincial government.

The succeed of business process re-engineering, it is need commitment, preparing of implementer team, monitoring team, increasing of human resources and equipment facility, law enforcement, so that mining effort license service can be increase.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS2 - MBA-Technology
Nama KontakDrs. Mahmudin, SIP.
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOdigilib@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing :
    Senator Nur Bahagia, Dr., Ir.,

    Scan:
    Yati Rohmah
    (2006-10-05)

    , Editor: yatir@#publisher#

Review...