Path: TopS2-ThesesUrban and Regional Planning-SAPPK2001

Identifikasi distribusi biaya-manfaat kegiatan industri tekstril di kawasan perkotaan Rancaekek

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:25:28
Oleh : Maryono, S2 - Regional and City Planning
Dibuat : 2001-09-00, dengan 1 file

Keyword : cost benefit, textile industry, urban area

Daerah studi, kawasan perkotaan Rancaekek, merupakan salah satu kawasan kota di pinggiran BMA yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan. Untuk mempercepat pertumbuhan, pemerintah mengembangkan kegiatan industri. Pada akhir dekade 80-an dan awal 90-an perkembangan industri di kawasan ini berlangsung secara pesat. Hal ini disebabkan adanya dukungan kebijakan makro ekonomi nasional pada waktu itu (pakto 88), dan potensi keruangan kawasan. Sehingga banyak menarik minat investor. Namun tuntutan penawaran-permintaan pengembangan kegiatan industri tersebut, belum diikuti oleh kebijakan pengelolaan lingkungan yang memadai. Kebijakan pemerintah Kab. Sumedang yang memperbolehkan S. Cikijing sebagai badan penerima limbah cair industri (golongan D), belum disertai dengan kebijakan pengelolaan sungai yang kooperatif, mengingat Pemerintah Kab. Bandung sebelumnya telah mengalokasikan pemanfaatan S, Cikijing sebagai sumber irigasi kegiatan perikanan-pertanian masyarakat di hilir sungai (golongan C). Penentuan tingkat baku mutu tersebut menyebabkan kasus pencemaran S. Cikijing sulit menemukan titik temu.

Diawali oleh dugaan bahwa trade off biaya-manfaat implementase baku mutu sungai yang terjadi tidak hanya antara masyarakat di hilir dan pengusaha industri, tetapi juga diantara pemerintah, timbul pemikiran untuk melakukan valuasi distribusi biaya-manfaat atas kegiatan industri yang memanfaatkan S. Cikijing sebagai badan penerima limbah cair. Studi ini dapat menunjukkan trade off tersebut pada kelompok yang terlibat (masyarakat, pengusaha industri dan pemerintah) dalam suatu neraca biaya-manfaat. Studi ini mengusulkan penyelesaian kasus pencemaran S. Cikijing dari segi pembiayaan dengan menggunakan sistem arbitrase. Studi ini juga menemukan adanya ketimpangan manfaat fiskal kegiatan industri yang diterima pemerintah (Pusat, Propinsi dan Kabupaten). Penemuan tersebut diharapkan bermanfaat untuk masa mendatang khususnya dalam penentauan “baku mutu” lingkungan. Jika dalam prosesnya melalui “negosiasi” diantara para stakeholder maka akan tercipta kualitas lingkungan yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Deskripsi Alternatif :

Daerah studi, kawasan perkotaan Rancaekek, merupakan salah satu kawasan kota di pinggiran BMA yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan. Untuk mempercepat pertumbuhan, pemerintah mengembangkan kegiatan industri. Pada akhir dekade 80-an dan awal 90-an perkembangan industri di kawasan ini berlangsung secara pesat. Hal ini disebabkan adanya dukungan kebijakan makro ekonomi nasional pada waktu itu (pakto 88), dan potensi keruangan kawasan. Sehingga banyak menarik minat investor. Namun tuntutan penawaran-permintaan pengembangan kegiatan industri tersebut, belum diikuti oleh kebijakan pengelolaan lingkungan yang memadai. Kebijakan pemerintah Kab. Sumedang yang memperbolehkan S. Cikijing sebagai badan penerima limbah cair industri (golongan D), belum disertai dengan kebijakan pengelolaan sungai yang kooperatif, mengingat Pemerintah Kab. Bandung sebelumnya telah mengalokasikan pemanfaatan S, Cikijing sebagai sumber irigasi kegiatan perikanan-pertanian masyarakat di hilir sungai (golongan C). Penentuan tingkat baku mutu tersebut menyebabkan kasus pencemaran S. Cikijing sulit menemukan titik temu.

Diawali oleh dugaan bahwa trade off biaya-manfaat implementase baku mutu sungai yang terjadi tidak hanya antara masyarakat di hilir dan pengusaha industri, tetapi juga diantara pemerintah, timbul pemikiran untuk melakukan valuasi distribusi biaya-manfaat atas kegiatan industri yang memanfaatkan S. Cikijing sebagai badan penerima limbah cair. Studi ini dapat menunjukkan trade off tersebut pada kelompok yang terlibat (masyarakat, pengusaha industri dan pemerintah) dalam suatu neraca biaya-manfaat. Studi ini mengusulkan penyelesaian kasus pencemaran S. Cikijing dari segi pembiayaan dengan menggunakan sistem arbitrase. Studi ini juga menemukan adanya ketimpangan manfaat fiskal kegiatan industri yang diterima pemerintah (Pusat, Propinsi dan Kabupaten). Penemuan tersebut diharapkan bermanfaat untuk masa mendatang khususnya dalam penentauan “baku mutu” lingkungan. Jika dalam prosesnya melalui “negosiasi” diantara para stakeholder maka akan tercipta kualitas lingkungan yang mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • , Editor: