Path: TopMemberhidayat@unix.lib.itb.ac.id

KAJIAN TERHADAP EVALUASI PEMBERIAN KREDIT PADA BANK X DENGAN MENGAMBIL KASUS PERMOHONAN
KREDIT PT. ABC

Master Theses from #PUBLISHER# / 2006-04-19 10:43:39
Oleh : Eddy Hasfiardi, S2 - MBA-Technology
Dibuat : 2001-02-26, dengan 1 file

Keyword :

Common banks, providing load, Cashflow, Credit provided


Subjek :
Credit management - Marketing

Kepala Subjek :
Management

Nomor Panggil (DDC) :
T 658.88 HAS

Sumber pengambilan dokumen : 20060912

Abstrak :

Setiap bank umum yang salah satu kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman kredit ke berbagai sector ekonomi, pada dasarnya selalu mendambakan bahwa pinjaman kredit yang diberikan selalu berada dalam kondisi lancar, dan debitur yang dibantu dapat berkembang sesuai dengan yang direncanakannya.


Narnun dalam perjalanan waktu selalu saja terjadi sejumlah kredit macet, bahkan banyak contoh yang menunjukan bahwa pemberian kredit justru membawa akibat yang fatal bagi bank pemberi kredit itu sendiri.

Kerugian bank yang disebabkan kemacetan kredit dapat saja terjadi bukan berasal dari dampak ekonomi atau kenakalan si debitur semata, melainkan justru berawal dari kekurang-telitian, kekurang-mampuan aparat bank dalam melakukan analisis terhadap sektor-sektor yang dibiayai.

Bank harus dapat mengendalikan resiko kredit yang diberikannya, bank hams mengerti sepenuhnya sector sector ekonomi yang dibiayainya. Oleh karena itu bank hams memiliki pedoman yang jelas mengenai pembiayaan kredit, dan mematuhi sepenuhnya aturan yang berlaku tersebut serta secara berkala selalu melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap aparatnya, agar benar benar menghayati sepenuhnya terhadap liku liku bisnis dan pembiayaan sector ekonomi yang dibiayai. Hal tersebut akan sangat penting artinya tidak saja bagi bank tetapi juga buat pihak yang dibiayai oleh bank.


Sebelum terjadinya krisis ekonomi yang sampai saat ini masih berkelanjutan, Bank X waktu itu sedang giat-giatnya melakukan ekspansi kredit. Dalam kegiatan perkreditannya Bank X memiliki kebijakan perkreditan yang pada dasamya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tangga131 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum. Kebijakan ini bertujuan agar bank senantiasa melaksanakan kegiatan perkreditan secara hati-hati (prudential banking) serta sesuai azaz-azaz perkeditan yang layak dan sehat. Dalam menghadapi setiap proposal kredit yang diajukan calon debiturnya, tentunya Bank X harus mengacu pada ketentuan tersebut, termasuk juga terhadap porposal kredit yang diajukan PT. ABC yang akan dibahas lebih lanjut.


PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan komoditi berupa sayur mayur, dan buah buahan yang menjual komoditas nya ke mancanegara sejak tahun 1995.


Dengan harapan bahwa bila memiliki lahan pertanian sendiri perusahaan akan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap petani atau pedagang pengumpul dalam pengadaan komoditi perdagangannya.


Untuk merealisir maksud tersebut PT.ABC mengajukan permohonan kredit investasi kepada Bank X, dan dalam tempo kurang dari enam bulan sejak kreditnya diberikan, ternyata PT. ABC sudah tidak dapat lagi membayar kewajibannya kepada Bank X, hingga akhirnya seluruh kewajiban PT. ABC ini dihapus-bukukan oleh Bank X.


Alasan yang dikemukakan debitur atas macetnya krredit ini adalah karena terjadinya huru-hara yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang lalu.

Namun berdasarkan review atau kajian lebih mendalam terhadap proses penanganan proposal kredit investasi ini, ternyata sejak awal Bank X memang sudah kurang mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan proses kredit.


Dari hasil kajian terhadap masalah ini diusulkan agar dalam pembiayaan dalam bentuk kredit investasi semacam ini bank lebih memperhatikan struktur pembiayaan dan struktur kredit sebagai langkah awal untuk membuat laporan arus dana (Cashflow) yang lebih akurat untuk melaku kan analisis lebih lanjut dan yang lebih penting lagi yaitu bahwa cashflow tersebut sesungguhnya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring kredit yang diberikan, dan bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan persyaratan dalam proses pengajuan kredit.


Dengan menerapkan pola diatas, ditemukan berbagai permasalahan yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sejak awal harus sudah dapat diditeksi bahwa sebenarnya permohonan kredit ini tidak layak untuk dibiayai.

Deskripsi Alternatif :

Abstract :

Each of the common banks, among whose major activities is providing loans for various economic sectors, fundamentally is always wishing that the credit procedures run smoothly and that the debtors expand as expected. However, as time goes by it always occurs that a number of credits run unpaid. Even many of the credit provisions have brought about fatal causes to the bank creditors themselves. Various facts show that many of the losses inflicted onto the banks as a result of unpaid credits are nothing of economic impacts nor of mere misdeeds of the debtors but exactly due to the carelessness and incapability on the part of banking apparatus at their feasibility analyses on the given quarters, credit schemes as well as other internal bank factors. Banks should have the capability to contemplate what would be the risks out of their credits; banks should completely understand the economic sectors they fund. Banks, therefore, should have a set of clear credit references and fully abide by the existing rules, while from time to time running a staff training in effort to fully master the entire matters related to its business and commercial funding. Prior to this ongoing crisis, Bank X had been active at its credit expansion, during which time-it exercised credit policies with reference to the Bank Indonesia Regulation no. 27/162/KEP/DIR dated March 31, 1995 on Obligation to Designing and Implementing Credit Plan by Common Banks. This particular policy is aimed at encouraging banks to carry out prudential banking in accordance with the appropriate credit principles. At the face of a credit proposal, certainly the concerned bank must refer to the rules, including in the case of PT ABC proposal, to be discussed afterwards. PT ABC is a company, which started operations in 1995, selling such commodities as vegetables and fruits at the international market. Given the land property, the company had the expectation that it could have been able to downsize dependency on the farmers or vendors at its commodity procurement.


In a bid to materialize the objectives, PT ABC put forward a credit proposal to Bank X, [but] in a six months period after the funding, PT ABC unable to fulfill the obligations to Bank X such a way that the obligations were written off. The debtor took a security reason, yet after a review or deeper analysis on the credit disbursement process, it turned out that at the outset the bank had ignored prudential banking of the credit terms. A review of this case suggests that in such an investment funding, the bank could take note more of the funding and credit arrangements as an initial step to a more accurate cashflow, more importantly that the cashflow be utilized fully to monitor the credit provided, and the credit analysis would not pose merely as a prerequisite to get loans. After putting the paradigm above in practice, various problems are found, leading to the conclusion that truthfully, right from the beginning, it should have been detected that this credit proposal did not merit approval.


Beri Komentar ?#(1) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS2 - MBA-Technology
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing 1 :
    Imam Istiyanto, Ir., MBA.

    Pembimbing 2 :
    Musrizal Maszdi, Dra., MBA.

    Scan :
    Hidayat (2006-04-12)

    , Editor: hidayat@#publisher#

Download...