Path: TopS2-ThesesMBA-Technology2000

Penentuan Besaran Kenaikan Tarif Angkutan Penumpang Umum Yang Melayani Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Di Jawa Barat

Fixation Rise Tariff of Public Transport That Serve in Region Province of West Java

Master Theses from JBPTITBPP / 2001-10-02 09:13:00
Oleh : Robby Sakti Sulendrakusuma, S2-Business Administration - Technology based
Dibuat : 2000-10, dengan 1 file

Keyword : Tarif Angkutan Penumpang Umum Yang Melayani Trayek Antar Kota Dalam Propinsi

Krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan hingga saat ini telah menyebabkan tingginya biaya operasional pengelolaan angkutan penumpang umum, sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan angkutan penumpang umum yang menghentikan pengoperasian kendaraannya.
Apabila hal tersebut dibiarkan terus berlarut-larut, maka dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan angkutan yang pada gilirannya akan menghambat pemulihan kondisi perekonomian.
Sebagai salah satu jalan keluarnya adalah menaikan tarif angkutan penumpang umum. Walaupun kenaikan tarif tersebut adalah merupakan kebijakan publik yang sifatnya tidak populer. Apalagi kondisi perekonomian sebagian besar masyarakat sendiri dalam taraf yang memprihatinkan.
Untuk itu perlu diperhitungkan dengan cermat, agar disatu pihak para pengusaha angkutan dapat terus melangsungkan operasinya, namun dilain pihak masyarakat kita tidak terlalu diberatkan dengan adanya kenaikan tarif tersebut.
Berdasarkan pengalaman selama ini dan aspirasi dari masyarakat, besaran kenaikan yang dianggap relatif tidak menimbulkan gejolak adalah apabila kenaikan tersebut berkisar antara 30 % - 40 %.
Atas dasar itu, maka dalam perhitungan tarif ini, dari berbagai alternatif diambil kenaikannya 35 % atau Rp. 38 per penumpang per kilometer.
Besaran kenaikan tarif tersebut memang tidak akan memuaskan para pengusaha angkutan, apalagi dengan disertai tuntutan agar pengusaha angkutan memperbaiki pelayanannya.
Besaran kenaikan tarif tersebut, hanyalah sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup para operator angkutan sambil menunggu pulihnya kondisi perekonomian.
Beratnya beban para pengusaha angkutan tersebut adalah tidak adil kalau hanya ditanggung oleh para pengusaha dan masyarakat itu sendiri, karena sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana umum termasuk dalam hal ini angkutan penumpang umum sebagai imbal balik atas pajak yang dipungut oleh pemerintah.
Untuk itu berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu antara lain :
1. Menertibkan pungutan-pungutan liar.
2. Memberikan keringanan bea balik nama kendaran (BBNKB) minimal 50 % dari yang seharusnya.
3. Memberikan keringanan / pembebasan pajak pertambahan nilai pembelian barang mewah (PPN-BM).
4. Pemberian kredit berbunga rendah untuk pengadaan kendaraan umum maupun untuk pembelian spare part.

Deskripsi Alternatif :

Economic and monetery crisis that continue until recently has resulted in increased operating cost of managing passenger transports, so that a lot of carriers stop operating their fleet.
If the trend is allowed to linger, it is likely that scarcity of transport will occur, inhibiting in turn the recovery of economic condition.
One solution is to increase transport fares, despite it is an unpopular policy, especially given the bad economic condition of general public.
Accordingly, the policy should be carefully considered in order that, in one hand, the carriers may profitability continue their operations and, in other hand, general public are not heavily burdened by increased fares.
Base on the previous experiences and in conformity with the people aspirations, those rate of increase that is deemed ideal, in the sense that it will not arise any disturbance, is around 30 percent to 40 percent. Thus, in this fare calculations, from several alternatives it was selected an increase of 35 percent or Rp. 38 per passenger per km.
Indeed, the rate or fare will not satisfy the carriers, even less it is accompanied by demand for them to improve their services.
The rate of fare increase is just an attempt to keep the carriers survive while waiting the economic recovery.
The problem of public transport should not be burdened on the carriers and general public, because it is actually the obligation of government to make available public facilities and infrastructures, including public transport, as payoff for the taxes it levy from its citizen.
Therefore, the Government should make diverse efforts, among other things :
1. To eliminate unotorized toll or tariff.
2. To reduce BBNKB (fee for conversion of vehicle ownership) 50 percent or less of prevailing tariff.
3. To reduce or eliminate PPN-BM (national income tax of luxury articles).
4. To distribute low rate credit for procuring both publict transports and spare parts.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor:

File PDF...