Path: Top > S2-Theses > Development Studies-SAPPK > 1996

KAJIAN PERMASALAHAN DAN KEBIJAKSANAAN PENGENDALIAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN DI WILAYAH PANTAI UTARA PULAU JAWA

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:15
Oleh : Iwan Kustiwan, S2 - Development Studies
Dibuat : 1996-12-00, dengan 1 file

Keyword : Rapidly passed, urban growth dynamics scope, economics transformation

Pulau Jawa dalam beberapa tahun terakhir ini menarik perhatian banyak pihak karena terkait dengan dimensi persoalan yang luas. Fenomena tersebut berlangsung dalam konteks dinamika pertumbuhan perkotaan yang pesat sebagai dampak dari transformasi ekonomi (dari pertanian ke industri) dan demografis (dari perdesaan ke perkotaan); peranan strategis Pulau Jawa sebagai sentra produksi padi; serta dampak sosial-ekonominya dalam skala rumah tangga pertanian. Kecenderungan konversi lahan pertanian (sawah) yang paling pesat terjadi di wilayah koridor pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Kajian yang diakukan dimaksudkan untuk menelaah lebih jauh fenomena ini dengan mengidentifikasi permasalahan dan faktor faktor yang mempengaruhi, menganalisis pola spasial dan ioebijaksanaan yang terkait. Kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kecenderungan konversi lahan pertanian (sawah) ke penggunaan non pertanian di wilayah Pantura dalam kurun 1983-1994 secara makro terjadi dalam konteks dinamika pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat, baik dilihat dari aspek demografis, ekonomi maupun fisik. Dihadapkan pada peranan strategis wilayah ini sebagai sentra produksi padi, hal ini menjadi permasalahan karena akan berdampak besar terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan (beras) nasional yang telah dicapai Indonesia sejak tahun 1984. Dalam kurun 1983-1994 lahan sawah di wilayah Pantura menunjukkan penyusutan luas sebesar 47.216 ha atau sekitar 4.300 ha per-tahun. Penyusutan luas tersebut terjadi karena adanya konversi dari lahan sawah ke penggunaan non pertanian rata-rata 10.679 ha per-tahun yang sebagian besar berubah menjadi perumahan (39%) dan industri (35%). Dampaknya adalah terjadinya penyusutan luas panen padi sawah seluas 20.000 ha per-tahun pada kurun 1989-1994, yang berpengaruh cukup besar terhadap pangsa produksi padi Pulau Jawa dalam upaya mempertahankan swasembada beras nasional. Ditinjau dari sebarannya secara spasial, kecenderungan konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian di wilayah Pantura tidak merata di semua kabupaten/kotamadya, bait ditinjau berdasarkan luasan maupun laju penyusutannya. Kabupaten/kotamadya yang mempunyal luasan penyusutan lahan sawah tergolong besar sekaligus laju penyusutannya tinggi adalah Bekasi, Serang, Tanggerang, DKI Jakarta, Purwakarta, Pekalongan, Tegal, Semarang, Kodya Semarang, Rembang, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Dan sebaran lokasinya, tampak bahwa penyusutan lahan sawah yang besar dan laju penyusutan yang tinggi terkonsentrasi di sekitar kota metropolitan yang dewasa ini pertumbuhannya yang sangat pesat (Jakarta, Semarang, Surabaya). Dalam upaya mengkaji permasalahan konversi lahan pertanian ke penggunaan perkotaan yang selama ini terjadi di wilayah Pantura Pulau Jawa, telah diidentifikasi faktor yang dianggap berpengaruh, yaitu faktor eksternal yang mencakup : perkembangan kawasan terbangun; pertumbuhan penduduk perkotaan; pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi; serta faktor internal (pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan dan perubahan luas penguasaan lahan oleh rumah tangga pertanian pengguna lahan). Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap laju penyusutan luas lahan sawah adalah perkembangan kawasan terbangun, kemudian berturut-turut adalah perubahan luas rata-rata lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian pengguna lahan, laju pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan, laju pertumbuhan penduduk perkotaan, dan laju pertumbuhan PDRB. Selain faktor ekstemal dan internal, faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kecenderungan dan pola spasial konversi lahan sawah adalah faktor kebijaksanaan pemerintah. Ada tiga kebijaksanaan pemerintah yang dianggap sebagai pendorong dan pemacu terjadinya konversi lahan sawah, yaitu privatisasi pembangunan kawasan industri, pembangunan permukiman skala besar dan kota baru; serta deregulasi investasi dan penzinan. Dalam kaitan dengan kecenderungan konversi lahan sawah yang tak terkendali sehingga juga terjadi pada sawah beririgasi teknis, kebijaksanaan pencegahan/pengendaliannya menjadi sangat penting. Ada tiga alasan utama perlunya pencegahan dan pengendalian terhadap kecenderungan konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis di wilayah Pantura, yaitu : kecenderungan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan (beras) nasional; besarnya biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini yang akan hilang begitu saja jika konversi sawah terus berlanjut; serta pencetakan sawah baru di Luar Jawa membutuhkan biaya yang besar di samping memerlukan waktu yang lama. Dalam konteks itu kebijaksanaan pencegahan dan/atau pengendalian konversi lahan pertanian, terutama sawah beririgasi teknis, menjadi sangat mendesak. Namun kebijaksanaan ini akan mempunyai implikasi yang luas, baik secara makro-spasial maupun secara mikro dalam kaitannya dengan keberadaan rumah tangga pertanian pengguna lahan. Dalam konteks kebijaksanaan makro, pengendalian konversi lahan sawah mempunyai implikasi perlunya meninjau kembali kedudukan dan peranan yang dibebankan terhadap wilayah Pantura karena peranan gandanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai sentra produksi pangan (beras) untuk menopang bekerlanjutan swasembada pangan. Implikasi lain dari pengendalian konversi lahan sawah terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah beririgasi teknis adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Propinsi Dati I maupun RTRW kabupaten/kotamadya Dati II serta mekanisme perizinan lokasi. Terjadinya konversi lahan sawah pada dasarnya terkait dengan perubahan dalam penguasaan-pemilikan lahan. Dalam skala mikro hal ini akan menimbulkan implikasi pada rumah tangga pertanian yang selama ini menjadikan sumberdaya lahan sebagai tumpuan kehidupannya. Dihadapkan pada kondisi rumah tangga pertanian yang selama ini ditandai dengan kecenderungan bertambah sempitnya penguasaan lahan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian, maka kebijaksanaan pengendalian konversi lahan sawah perlu didukung dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga pertanian sehingga secara internal dapat mencegah mereka untuk melepaskan penguasaan atau pemilikan lahannya untuk penggunaan non pertanian.

Deskripsi Alternatif :

Pulau Jawa dalam beberapa tahun terakhir ini menarik perhatian banyak pihak karena terkait dengan dimensi persoalan yang luas. Fenomena tersebut berlangsung dalam konteks dinamika pertumbuhan perkotaan yang pesat sebagai dampak dari transformasi ekonomi (dari pertanian ke industri) dan demografis (dari perdesaan ke perkotaan); peranan strategis Pulau Jawa sebagai sentra produksi padi; serta dampak sosial-ekonominya dalam skala rumah tangga pertanian. Kecenderungan konversi lahan pertanian (sawah) yang paling pesat terjadi di wilayah koridor pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Kajian yang diakukan dimaksudkan untuk menelaah lebih jauh fenomena ini dengan mengidentifikasi permasalahan dan faktor faktor yang mempengaruhi, menganalisis pola spasial dan ioebijaksanaan yang terkait. Kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kecenderungan konversi lahan pertanian (sawah) ke penggunaan non pertanian di wilayah Pantura dalam kurun 1983-1994 secara makro terjadi dalam konteks dinamika pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat, baik dilihat dari aspek demografis, ekonomi maupun fisik. Dihadapkan pada peranan strategis wilayah ini sebagai sentra produksi padi, hal ini menjadi permasalahan karena akan berdampak besar terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan (beras) nasional yang telah dicapai Indonesia sejak tahun 1984. Dalam kurun 1983-1994 lahan sawah di wilayah Pantura menunjukkan penyusutan luas sebesar 47.216 ha atau sekitar 4.300 ha per-tahun. Penyusutan luas tersebut terjadi karena adanya konversi dari lahan sawah ke penggunaan non pertanian rata-rata 10.679 ha per-tahun yang sebagian besar berubah menjadi perumahan (39%) dan industri (35%). Dampaknya adalah terjadinya penyusutan luas panen padi sawah seluas 20.000 ha per-tahun pada kurun 1989-1994, yang berpengaruh cukup besar terhadap pangsa produksi padi Pulau Jawa dalam upaya mempertahankan swasembada beras nasional. Ditinjau dari sebarannya secara spasial, kecenderungan konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian di wilayah Pantura tidak merata di semua kabupaten/kotamadya, bait ditinjau berdasarkan luasan maupun laju penyusutannya. Kabupaten/kotamadya yang mempunyal luasan penyusutan lahan sawah tergolong besar sekaligus laju penyusutannya tinggi adalah Bekasi, Serang, Tanggerang, DKI Jakarta, Purwakarta, Pekalongan, Tegal, Semarang, Kodya Semarang, Rembang, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Dan sebaran lokasinya, tampak bahwa penyusutan lahan sawah yang besar dan laju penyusutan yang tinggi terkonsentrasi di sekitar kota metropolitan yang dewasa ini pertumbuhannya yang sangat pesat (Jakarta, Semarang, Surabaya). Dalam upaya mengkaji permasalahan konversi lahan pertanian ke penggunaan perkotaan yang selama ini terjadi di wilayah Pantura Pulau Jawa, telah diidentifikasi faktor yang dianggap berpengaruh, yaitu faktor eksternal yang mencakup : perkembangan kawasan terbangun; pertumbuhan penduduk perkotaan; pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi; serta faktor internal (pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan dan perubahan luas penguasaan lahan oleh rumah tangga pertanian pengguna lahan). Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap laju penyusutan luas lahan sawah adalah perkembangan kawasan terbangun, kemudian berturut-turut adalah perubahan luas rata-rata lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian pengguna lahan, laju pertumbuhan rumah tangga pertanian pengguna lahan, laju pertumbuhan penduduk perkotaan, dan laju pertumbuhan PDRB. Selain faktor ekstemal dan internal, faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kecenderungan dan pola spasial konversi lahan sawah adalah faktor kebijaksanaan pemerintah. Ada tiga kebijaksanaan pemerintah yang dianggap sebagai pendorong dan pemacu terjadinya konversi lahan sawah, yaitu privatisasi pembangunan kawasan industri, pembangunan permukiman skala besar dan kota baru; serta deregulasi investasi dan penzinan. Dalam kaitan dengan kecenderungan konversi lahan sawah yang tak terkendali sehingga juga terjadi pada sawah beririgasi teknis, kebijaksanaan pencegahan/pengendaliannya menjadi sangat penting. Ada tiga alasan utama perlunya pencegahan dan pengendalian terhadap kecenderungan konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis di wilayah Pantura, yaitu : kecenderungan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan (beras) nasional; besarnya biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini yang akan hilang begitu saja jika konversi sawah terus berlanjut; serta pencetakan sawah baru di Luar Jawa membutuhkan biaya yang besar di samping memerlukan waktu yang lama. Dalam konteks itu kebijaksanaan pencegahan dan/atau pengendalian konversi lahan pertanian, terutama sawah beririgasi teknis, menjadi sangat mendesak. Namun kebijaksanaan ini akan mempunyai implikasi yang luas, baik secara makro-spasial maupun secara mikro dalam kaitannya dengan keberadaan rumah tangga pertanian pengguna lahan. Dalam konteks kebijaksanaan makro, pengendalian konversi lahan sawah mempunyai implikasi perlunya meninjau kembali kedudukan dan peranan yang dibebankan terhadap wilayah Pantura karena peranan gandanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai sentra produksi pangan (beras) untuk menopang bekerlanjutan swasembada pangan. Implikasi lain dari pengendalian konversi lahan sawah terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah beririgasi teknis adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Propinsi Dati I maupun RTRW kabupaten/kotamadya Dati II serta mekanisme perizinan lokasi. Terjadinya konversi lahan sawah pada dasarnya terkait dengan perubahan dalam penguasaan-pemilikan lahan. Dalam skala mikro hal ini akan menimbulkan implikasi pada rumah tangga pertanian yang selama ini menjadikan sumberdaya lahan sebagai tumpuan kehidupannya. Dihadapkan pada kondisi rumah tangga pertanian yang selama ini ditandai dengan kecenderungan bertambah sempitnya penguasaan lahan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian, maka kebijaksanaan pengendalian konversi lahan sawah perlu didukung dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga pertanian sehingga secara internal dapat mencegah mereka untuk melepaskan penguasaan atau pemilikan lahannya untuk penggunaan non pertanian.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Tommy Firman; Scan: Aep, Editor:

File PDF...