Path: Top > Member > yatir@lib.itb.ac.id

KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN AKIBAT PERKEMBANGAN INDUSTRI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA, JAWA BARAT

Master Theses from #PUBLISHER# / 2006-02-22 10:13:14
Oleh : Didin Sahidin NJ., S2 - Regional and City Planning
Dibuat : 1995-10-00, dengan 1 file

Keyword :

Industrial development research
Nomor Panggil (DDC) : T 711.14 SAH
Sumber pengambilan dokumen : 20051296

Abstrak:




Perkembangan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta secara pesat baru berjalan sejak awal Pelita V, yaitu dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989. Berkembangnya industri di Kabupaten Purwakarta tidak sepenuhnya terantisipasi di dalam perencanaan, baik dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah maupun di dalam Rencana Umum Tata Ruang; terutama dalam pengalokasian lahan untuk industri di Kecamatan Campaka. Untuk mengkaji perkembangan industri di Purwakarta serta dampaknya, penelitian ini di lakukan melalui dua cara, pertama dengan mengadakan survai kepada responden sebanyak 100 orang yaitu para pemilik lahan yang telah mengalih fungsikan/menjual lahannya. Kedua dilakukan dengan cara menghubungkan data sekunder, sehingga dapat diketahui dampak ekonomi dari alih fungsi lahan.


Berdasarkan hasil penelitian terhadap para responden di antaranya dapat diketahui, bahwa lahan milik responden yang telah beralih fungsi seluas 56,4328 hektarh makan/restoran dan 13 persen untuk kegiatan lainnya seperti untuk tempat parkir, gudang, bengkel dan pompa bensin. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan milik responden sebagian besar (75 persen) disebabkan tingginya nilai bell lahan oleh pengusaha.


Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa manfaat yang dirasakan oleh responden dengan adanya alih fungsi lahan, 67 persen dapat menyerap tenaga kerja, 27 persen dapat membuka peluang berusaha di luar sektor pertanian dan 6 persen menyatakan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur terutama jalan. Pernyataan responden yang menyebutkan manfaat perkembangan industri dapat menyerap tenaga kerja, apabila dikaji lebih lanjut ternyata hanya dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari petani atau keluarganya yang telah menjual lahannya sekitar 14 persen. Sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui, bahwa dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk digunakan kegiatan industri pada dasarnya kurang mampu untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari petani atau keluarganya yang telah menjual lahan pertaniannya. Dengan demikian, maka walaupun terjadi penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri kemungkinannya adalah merupakan tenaga kerja yang tadinya sudah bekerja di sektor industri atau tenaga kerja yang tadinya bukan pemilik lahan.


Disamping itu para responden juga merasakan dengan
adanya alih fungsi lahan untuk kegiatan industri,
mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan yaitu sebanyak 23 persen menyatakan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Dari 23 persen responden yang terganggu oleh pencemaran, setelah diadakan wawancaralebih lanjut dapat diketahui, bahwa pencemaran tersebut dalam bentuk polusi udara 13,04 persen berupa bau belerang, polusi limbah cair 60,87 persen dan sisanya sebanyak 26,09 persen mengalami polusi dari suara/bising.


Hasil penelitian dengan mengkaji data sekunder telah dapat diketahui, bahwa luas lahan yang sudah dan akan beralih fungsi di Kabupaten Daerah Tingkat II
Purwakarta dengan berkembangnya industri seluas
4.047,15 hektar, ditambah untuk kegiatan perumahan,
restoran/rumah makan, kegiatan pariwisata, bengkel, tempat parkir dan pompa bensin seluas 2.160 hektar. Lahan yang beralih fungsi seluruhnya berasal dari lahan pertanian dalam arti luas, yaitu yang berasal dari lahan pertanian tanaman pangan milik masyarakat seluas 2.317,15 hektar, lahan kehutanan seluas 1.000 hektar, lahan Perkebunan seluas 1.040 hektar. Sisanya seluas 1.850 hektar merupakan lahan di sekitar Bendungan Ir. H. Juanda/Jatiluhur yang akan digunakan untuk kegiatan pariwisata.
Dampak alih fungsi lahan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Purwakarta di antaranya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sekitar 2 milyar rupiah selama Pelita V, yang berasal dari Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Usaha, dan Fatwa Peruntukan Lahan. Di sisi lain mempunyai konsekuensi untuk menyediakan dana sebesar 5,5 milyar rupiah yang dipergunakan untuk membangun dan meningkatkan jalan serta jembatan.


Apabila seluruh lahan telah dimanfaatkan untuk kegiatan industri, maka akan mempunyai implikasi terhadap hilangnya penerimaan bersih dari sektor pertanian
rata-rata sebesar 14 milyar rupiah setahunnya.


Kehilangan dari sektor pertanian masih dapat diimbangi dengan penerimaan bersih dari sektor industri sebesar 3,6 trilyun rupiah, yang dihitung dari keuntungan perusahaan, dengan asumsi keuntungan sama dengan rata-rata tingkat bunga Bank yang berlaku tahun 1995 yaitu
sebesar 18 persen per tahun dikalikan seluruh investasi, yaitu sekitar 20 trilyun rupiah. Berdasarkan perbandingan penerimaan dari kedua sektor tersebut, maka dengan adanya alih fungsi lahan untuk digunakan
kegiatan industri akan mempunyai tambahan penerimaan/keuntungan dari lahan tersebut sekitar 3,586 trilyun rupiah per tahun.


Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dampak
alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh terjadinya
perkembangan industri di Kabupaten Purwakarta secara menyeluruh, namun karena berbagai keterbatasan hasilnya ternyata masih terdapat kekurangan, terutama belum dapat diketahuinya dampak alih fungsi lahan terhadap buruh tani yang tadinya bekerja pada lahan pertanian yang sekarang sudah dialihfungsikan. Ada kemungkinan, apabila buruh tani tidak terserap di sektor industri, akan terjadi kehilangan pendapatan atau harus mencari sumber penghasilan di sektor atau tempat lain. Dengan demikian, maka untuk mengetahui dampak bagi masyarakat secara menyeluruh perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, perkembangan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta pada umumnya mempunyai dampak yang positif. Walaupun masih dijumpai adanya dampak negatif terutama pencemaran lingkungan, dan kehilangan pendapatan bagi petani serta buruh tani namun hal ini masih dalam kondisi yang dapat diatasi dan dapat diimbangi dengan penerimaan dari sektor industri yang lebih besar.

Deskripsi Alternatif :

Abstract:



The industrial development in the Purwakarta District, West Java, has been able to pick up its pace only since the beginning of the fifth five year development plan (PELITA V), particularly after the issuance of the Presidential Decree Number 53 of the 1989. The industrial development in the Purwakarta District has not been appropriately anticipated in the regional planning, both in its projected Basic Pattern of the Regional Development and in its Comprehensive Spatial Layout Planning, especially as regard the land allocation policy for the industries in the Kecamatan (Sub District) of Campaka. In order to be able to evaluate the industrial development in the Purwakarta District and its effects, this research has been conducted using the following two techniques. Firstly, by observing the answers on a quetionnaire from a total of 100 respondents, comprising former landowners who have sold their lands and have them conperted from farming into industrial estate. Secondly, by examining the relationships between the primary and secondary data to attain knowlegde of the economic impact of the land functional conversion.


Examination of the respondents' answer has revealed that the total area of these 100 ex farmers' lands converted/sold, amounts to 56.4328 hectares, of which 82 percent will be used - according to survey results - for industrial activities, 5 percent will be specified for restaurants, and the other 13 percent for diverse purposes, such as parking lots, warehouses, repair shops and a petrol filling station. About 75 percent of the respondents have mentioned as the reason for their willingness to sell their lands: the high purchase price offered by the prospective companies.


Results of the research have also indicated that about the benefits expected to be enjoyed by the respondents from the land use conversion, 67 percent of them mentioned the availability of employment opportunities, 27 percent have expected the possibilities to do some business othe than farming, and the remaining 6 percent have emphasized on the projected developmental improvements of the infra-structures, specifically the roads.

As regards the said employment opportunities, further investigation has shown that the absorption of the work force consisting of former landowners or their family members, amaunts to only about 14 percent. Thus, it has been made clear by this research that the conversion of farmlands into industrial locations may basically be of little help in absorbing the labor force originating from the farmers or their family members who have sold their lands. As a matter of fact, most of the new employees have been taken from people who have already worked in the industrial sector, or from those who are obviously not the ex landowners or their family members.

Forthermore, the respondents have also mentioned that the conversion of farming into industrial estates may bring about negative consequences. In fact, percent of the respondents have pointed out environmental pollution. Of these 23 percent - after more deliberate interviewing - 13.04 percent have mentioned as air pollution the smell of sulphur, 60.87 percent have told about liquid wastes, and the remaining 26.09 percent have experienced hearing pollution (unpleasant noises).


A study by examining the secondary data has shown that the total land area that has been and will be converted in the Purwakarta District has increases with the expanding industrial drive to 4,047.15 hectares, to which must be added the area needed for housing, restaurants, tourism business, repair shops, parking lots, and petrol filling stations, about 2,160 hectares.

The converted lands have all been former agricultural land in the broader sense, comprising 2,317.15 hectares food produce yielding lands, 1,000 hectares of lands of the State owned Forestry Company, and 1,040 hectares of Plantation Estate lands. The remaining 1,850 hectares are lands adjacent to the Jatiluhur dammed watermass

, to be used for tourism activities.
The beneficial effects of the land use conversion for the Purwakarta District Government include the increase of its Original Regional Revenues amounting to billion rupiah over the Pelita V period, resulted from charges for the Building Erection Permit, Plant Site Permit, and Land Use/Assignment Advice. On the other hand, the District Government has to appropiate funds amounting funds to the amount of 5 billion rupiah for the building and improvements of roads and bridges.


If all the above lands had been converted into industrial sites, the direct implication would involve the loss of revenues received from the farming sector which had netted an average of 14 billion rupiah annually. This loss might be compensated by the net revenues collected from the industrial sector amounting to 3.6 trillion rupiah, calculated according to the companies' profits, with the assumption that these profits were averagely of the same level as the Bank's rate, which is 18 percent annually for year 1995, multiplied by the entire invesment, i.e. approximately 20 trillion rupiah. Based on these data it wuold be easy to deduce that the conversion of farm lands into industrial sites could bring in additional incomes into the Regency Government's coffers of about 3.586 trillion rupiah yearly.


This research has been intended to describe the impact of the conversion of land function brought about by the industrial development in the Purwakarta District in its entirety, but owing to various limitations the results of this study have to remain incomplete, particularly which concerns the still unknown effects of this land use conversion on the farmers and their family members who previously worked these lands but who have now become landless. The probability is that if they are not employed in the industrial sector, then they have lost their livelihood or have to look for other jobs elsewhere. Therefore, to learn about all of the effects of the land use conversion, further research will be needed.


From the above discussion it may be concluded that the industrial development in the Purwakarta District has, generally speaking, positive effects. True, there are some negative consequences, particularly the environmental pollution and some part of the ex farmers' loss of their means of support, yet they are not of the unsurmountable kinds, and may be offset by the increase of the Purwakarta District's revenues resulted from the industrial sector.


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing :
    Widiarto,Ir.MCRP.PhD.

    Scan:
    Yati Rohmah
    (22-02-2006)

    , Editor: yatir@#publisher#

File PDF...