Path: Top > S2-Theses > Electrical Engineering-STEI > 2009

ASSESSMENT KESIAPAN PENERAPAN E-GOVERNMENT (studi kasus di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah)

ASSESSMENT OF E-GOVERNMENT APPLICATION READINESS (A case study at Government of Tapanuli Tengah District)

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:37:39
Oleh : RUDIANTO LUMBAN TOBING (NIM 23207048), S2 - Electrical Engineering (Email: rudi_gbt@students.itb.ac.id)
Dibuat : 2009, dengan 1 file

Keyword : Implementasi e-government , Tahapan inisiasi dan interaksi

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Egovernment merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. E-government sering didefinisikan secara beragam, yang intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan yang lebih efesien dan efektif. Melalui teknologi informasi, seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilakukan dengan lebih cepat. E-government bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. E-government hanya berfungsi pada konteks penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Model acuan penerapan e-government menggunakan empat tahap pengembangan yang meliputi : Tahap pertama, tahap inisiasi. Tahap kedua, tahap interaksi. Tahap ketiga, tahap transaksi. Tahap Keempat, tahap transformasi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah berada pada tahap persiapan (Inisiasi). Artinya, implementasi e-government di pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah baru pada tahap awal, sehingga perlu dilakukan pengembangan dalam penerapan E-government pada tahap selanjutnya dan berdasarkan penelian yang dilakukan, kebutuhan penerapan e-government di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu pada tahap kedua (interaksi). Untuk dapat mewujudkannya, dilakukanlah suatu penelitian yang nantinya dapat membantu memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan pengembangan penerapan E-government menuju tahap implementasi e-government yang lebih baik sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada, sehingga hakekat tujuan diterapkannya e-Goverment adalah agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menerapkan suatu praktik yang disebut sebagai good governance berupa suatu kontrak sosial yang menuntut demokratisasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Deskripsi Alternatif :

Presidential Directive No. 3 year 2003 concerning e-Government Development National Strategy and Policy is “fresh air” for information and communication technology application in government sector. E-government is often defined variously; the main thing is information technology utilization process as a tool to help to run more effective and efficient government administration systems. By information technology, the all existing process or procedures in government can be conducted faster. E-government has not meant to change a government way in connection with people. E-government has function on information technology using contexts only to increase relation among government and other parties. E-government application reference model is using four stages of development among them: initiation stage, interaction stage, transaction stage and transformation stage. The Tapanuli Tengah District Government has already on initiation stage. It is meant, e-government implementation in Tapanuli Tengah District Government is just in first stage, so that necessary to conduct as development in e-government application for next stage and based conducted research, the e-government application necessary in Tapanuli Tengah District Government that is in second stage (interaction). For realized it, carried out a research which is later it can help to provide as recommendation for Tapanuli Tengah District Government in implement e-government application development lead to best e-government implementation stage in accordingly with existing resources ability, so the main purpose to implement e-government is in order to Tapanuli Tengah District Government can to implement a practice called a good governance like as social contract to demand of democratization toward government administration implementation.

Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Dr.-Ing.Ir. Suhardi dan Drs. Tonggo M.Napitupulu, M.Si., Editor: Vika A. Kovariansi

File PDF...