Path: TopS1-Final ProjectGeodesy and Geomatics Engineering-FITB2012

KAJIAN TEKNIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH DI WILAYAH LAUT (STUDI KASUS: PROVINSI MALUKU)

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:51:07
Oleh : RAYNARD DANIEL FINANTAR (NIM 15107023); Pembimbing: Dr. Ir. Eka Djunarsjah, MT., S1 - Department of Geodetic Engineering
Dibuat : 2012, dengan 7 file

Keyword : Sea Boundary, Technical Aspects, Regulation of the Minister of Internal Affairs, Review

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan daratannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki wilayah laut memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya masing-masing. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya batas wilayah laut yang jelas antar daerah, terutama pada wilayah laut daerah yang berdampingan atau berhadapan.




Penelitian terhadap Permendagri No. 1 Tahun 2006 ini mengacu pada hukum batas laut yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kemudian dikaitkan pula dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti tercantum pada Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.




Tugas Akhir ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap isi Permendagri dari sudut pandang teknis/geodetis. Dalam hal ini akan ditelaah aspek teknis/geodetis yang terkait dengan Permendagri, termasuk memberikan kritik konstruktif terhadapnya. Tulisan ini merupakan hasil dari kajian pustaka dengan memperhatikan praktik penetapan batas wilayah daerah yang terjadi di Indonesia. Selain memberikan kritik terhadap kelemahan yang terdapat pada Permendagri, Tugas Akhir ini juga akan disertai gagasan pemecahan masalah.

Deskripsi Alternatif :

Indonesia is an island nation which has an area of ocean wider than the land. Pursuant to Act No. 32 of 2004 on Regional Governance (Regional Autonomy), areas (provincial and district/city) that has territorial sea, has the authority to manage marine resources in their respective territories. Therefore, it is necessary to clarify the sea border between the regions, especially in marine areas which adjacent to or opposite with other areas of sea territory. Research on this Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 1/2006 refers to the applicable law of sea boundary in Indonesia, which is Law No. 32 of 2004, and associated with the UNCLOS 1982 which has been ratified by Indonesia as stated in Law No. 17 of 1985. This final project aims to review all of the contents of Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 1/2006 from the technical or geodetics aspects, and then give the constructive criticism to it. This paper is the result of a literature study by observing the practice of the boundary delimitations that occurred in Indonesia. Besides providing a criticism of the weaknesses that found in the Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 1/2006, this final project will also be accompanied by the idea of solving the problem.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id