Path: TopS2-ThesesBusiness Administration-SBM2009

FORMULASI INISIATIF STRATEGIS PT FREEPORT INDONESIA DALAM RANGKA MEMENUHI PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 431 TAHUN 2008 MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:30:51
Oleh : PRATITA PURADYATMIKA (NIM : 29107114); Pembimbing Thesis: Alibasjah I. Soedjarno, MM, S2 - Business Administration
Dibuat : 2009, dengan 6 file

Keyword : Regulasi, tailings, balanced score card, inisiatif strategis.

Salah satu dampak penting yang dihasilkan dari kegiatan operasional pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah tailings atau disebut juga pasir sisa tambang (SIRSAT). SIRSAT yang dihasilkan dari proses pengolahan bijih menjadi konsentrat mencapai 97% dibandingkan dengan konsentrat emas, perak dan tembaga yang diproduksi yang jumlahnya hanya mencapai 3%. Pengelolaan SIRSAT dilakukan dengan mengalirkan melalui sungai


Agawaghong dari pabrik pengolahan dan dilanjutkan oleh sungai Otomona untuk diendapkan pada suatu kawasan seluas 230 km2 di wilayah dataran rendah yang disebut daerah pengendapan Ajkwa (Mod-ADA). Untuk mengatur pengelolaan SIRSAT, maka pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku salah satu pemangku kepentingan menerbitkan suatu surat keputusan No. 431 tahun 2008 (SK Meneg. LH No. 431 tahun 2008) yang mengatur tentang syarat dan kewajiban PTFI dalam mengelola SIRSAT yang dihasilkan dari pabrik penghasil


sampai di daerah pengendapan di dataran rendah. Sejak ditetapkan sampai pada batas waktu pemenuhannya, PTFI belum mampu memenuhi seluruh syarat dan kewajiban yang


ditetapkan. Lima faktor yang diduga menjadi penyebab tidak tercapainya upaya pemenuhan tersebut adalah kondisi alam, koordinasi, sumber daya manusia yang terbatas, kemananan alat pantau dan keterlibatan pihak ketiga (konsultan). Berdasarkan kelima faktor tersebut, hasil analisa akar masalah berhasil diidentifikasi


dengan menggunakan current reality tree (CRT) dengan cara "bertanya mengapa berkalikali". Akar masalah yang berhasil diidentifikasi adalah alat rusak, tidak ada gugus tugas, hasil kerja tidak optimal, alat hilang karena dicuri dan belum adanya alat kontrol. Solusi yang


dilakukan untuk mengatasi akar masalah tersebut menggunakan balanced scorecard (BSC) dengan menyusun peta strategi, sasaran strategis (SS) dan inisiatif strategis (IS) di Departemen Lingkungan Hidup PTFI.


Dua perspektif menjadi fokus penyusunan sasaran strategis (SS) terkait dengan pelaksanaan SK Meneg LH no. 431 tahun 2008, yaitu perspektif pelanggan dan perspektif proses bisnis internal. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, diidentifikasi tiga SS dan tigabelas IS sebagai alternatif solusi untuk mengatasi akar masalah. Berdasarkan alternatif solusi tersebut, pembentukan gugus tugas pelaksana SK Meneg LH no. 431 tahun 2008 menjadi solusi bisnis yang dipilih. Gugus tugas dikoordinir oleh Manajer Departemen Lingkungan Hidup PTFI yang bertanggung jawab untuk membuat standard operating procedure (SOP) serta memetakan tanggung jawab masing-masing unit kerja yang terlibat. Sebanyak 23 key performance indikator (KPI) berhasil diidentifikasi untuk dilaksanakan oleh gugus tugas pelaksana SK Meneg LH no. 431 tahun 2008.

Deskripsi Alternatif :

One of the significant impact of PT Freeport Indonesia (PTFI) mining operation is tailings or much welknown as pasir sisa tambang (SIRSAT). SIRSAT produced from the ore processing is at 97% of total ore compared to 3% concentrate containing gold, copper, and silver. Management of SIRSAT was accomplished by flowing the materials from Mill processing plant to Agawaghon river to be deposited at 230 km2 area called Modified Ajkwa


Deposition Area (Mod-ADA) at Low Land area. In managing SIRSAT, Government of Indonesia through the Minister of Environment as one of the company stake holder issued a minister decree No. 431 year 2008 (SK Meneg. LH No. 431 year 2008) regulating PTFI requirements and obligations in SIRSAT management from its milling process to its deposition area at Low Land. Since the issuance date to the predetermined date for PTFI to comply, PTFI has not yet satisfied all the requirements and obligations. Five factors are deemed to cause the incompliance, which are


natural condition, coordination, limited human resources, security of monitoring equipments, and third party involvement (consultant). Based on the five factors, root causes are identified using current reality tree (CRT) by asking "repeatable questions". Identified root causes are instrument broken, no appointed task force, minimum work performance, stolen monitoring instrument, and inexistence of control equipment. Solution offered to overcome the identified root causes is using balanced scorecard (BSC) by setting up strategy map, strategic objectives (SS) and strategic initiatives (IS) in Department of Environment in PTFI.


Two perspectives become focus concerns in developing the strategic objectives (SS) in relation to implementation of the decree SK Meneg LH no. 431 year 2008, i.e. customer perspective and internal business process perspective. Based on the identified perspectives, three SS and thirteen IS are offered as solution alternatives to cope with the root causes. Based on the solution alternatives, formation of executive task force to implement SK Meneg LH no. 431 year 2008 become a chosen business solution. The task force is coordinated by


Department Manager of Environment PTFI who is responsible to develop a Standard Operating Procedure (SOP) and map each unit accountabilities. 23 Key Performance Indikator (KPI) are identified to be implemented by the task force.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing Thesis: Alibasjah I. Soedjarno, MM, Editor: Alice Diniarti

File PDF...