Path: Top > S1-Final Project > Geodesy and Geomatics Engineering-FITB > 2012

KAJIAN TERHADAP OBJEK-OBJEK RUANG PERAIRAN MENUJU KE ARAH PENGELOLAAN KADASTER KELAUTAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: PULAU BINTAN, KEPULAUAN RIAU)

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:51:08
Oleh : NIKO SARIPSON P SIMAMORA (NIM 15107045); Pembimbing: Dr. Ir. Eka Djunarsjah, MT dan Dr. Andri Hernandi, ST, MT , S1 - Department of Geodetic Engineering
Dibuat : 2012-05, dengan 7 file

Keyword : Kadaster Kelautan, objek ruang perairan, aspek legal, aspek teknis, aspek kelembagaan, penguasaan ruang

Wilayah laut Indonesia yang luas dengan garis pantai yang panjang merupakan sebuah potensi besar yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi tersebut merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan sebagaimana amanat Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, lebih lanjut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan wewenang negara dalam menguasai bumi,air, dan ruang angkasa tersebut.








Pemanfaatan potensi laut yang dipandang sebagai ruang perairan dapat dilakukan dalam banyak hal, salah satu yang sedang berkembang saat ini adalah implementasi Kadaster Kelautan. Konsep Kadaster Kelautan yang merupakan lanjutan dari Kadaster Pertanahan menjadi sangat penting ketika pemanfaatan ruang laut dikaitkan dengan aspek legal, aspek teknis dan aspek kelembagaan.








Masalah yang dikaji adalah keberadaan bangunan di atas air yang terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Keberadaan bangunan atas air tersebut perlu dikaji berdasarkan aspek hukum, teknis, dan kelembagaannya sehingga dapat dikelola dengan baik dan juga dijadikan acuan bagi pengelolaan objek-objek ruang perairan secara umum dalam konteks Kadaster Kelautan. Hasil kajian adalah perlunya pembuatan peraturan yang mendukung implementasi Kadaster Kelautan.

Deskripsi Alternatif :

Indonesia’s vast marine territory with a long coastline is agreat potential which should be best utilized primarily for the welfare of the nations. Utilization of this potential is something that absolutely must be done as mandated by the UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, the further the Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 2 describes the authority of the state in control of the earth, water, dan the aerospace.








Utilization is seen as a marine space could be done in many ways, one of which is being developed at this time is the implementation of the Marine Cadastre. Marine Cadastre concept which is a continuation of the Land Cadastre becomes very important when the utilization of marine space associated with the legal aspects, technical aspects and institutional aspects.








Problem studied is the presence of buildings on the water contained in Bintan Island, Riau Islands. The existence of buildings on the water needs to be studied based on the legal aspects, technical, dan institutional so it can be well managed and well used as a reference for the management of the water of space objects in general in the context of Marine Cadastre. The result is the importance of making legislation that supports the implementation of the Marine Cadastre.


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Dr. Ir. Eka Djunarsjah, MT dan Dr. Andri Hernandi, ST, MT, Editor: Dila Farida Nurfajriah

File PDF...