Path: Top > S2-Theses > Informatics-STEI > 2007

PEMBUATAN BLUEPRINT E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN METODOLOGI ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING DI PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA

E-GOVERNMENT BLUEPRINT DEVELOPMENT USING ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING METHODOLOGY IN PALANGKARAYA CITY GOVERNMENT

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:37:09
Oleh : NAHUMI NUGRAHANINGSIH (NIM 235 05 037); Pembimbing : Kridanto Surendro, Ir, M.Sc., Ph.D., S2 - Informatics
Dibuat : 2007-06-25, dengan 8 file

Keyword : blueprint, e-government, permit service, Enterprise Architecture Planning
Kepala Subjek : Computer Sciences

Kemajuan teknologi yang pesat serta meningkatnya harapan konsumen terhadap produk dan jasa merupakan dua di antara banyak faktor yang menciptakan tekanan pada organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Sebagai respon atas tekanan tersebut, organisasi kemudian melakukan usaha peningkatan mutu dan daya saing yang didukung oleh teknologi informasi. Pada organisasi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dikenal dengan istilah e-government.


Pemerintah Indonesia menekankan bahwa setiap lembaga pelaksana e-government perlu memiliki cetak biru (blueprint) pengembangan e-government. Yang dimaksud dengan cetak biru pengembangan e-government adalah rincian rencana pengembangan e-government yang di antaranya memuat: (1) cetak biru aplikasi;


(2) cetak biru sumberdaya manusia; (3) cetak biru jaringan; (4) cetak biru informasi; (5) cetak biru pendanaan; (6) cetak biru struktur organisasi; (7) sistem manajemen dan proses kerja; dan (8) cetak biru perawatan (maintenance).


Penelitian ini akan melakukan pembuatan cetak biru e-government data, aplikasi, dan teknologi di Pemerintah Kota Palangkaraya dengan menggunakan pendekatan Enterprise Architecture Planning (EAP). Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pelayanan perizinan terpadu yang ada di Pemerintah Kota Palangkaraya.


Langkah-langkah EAP meliputi pemahaman kondisi organisasi saat ini, pembuatan arsitektur untuk masa mendatang, dan pembuatan rencana implementasi untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang telah didefinisikan dalam aristektur masa mendatang. Sebelum dilakukan pembuatan rencana implementasi, dilakukan analisa gap untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai.


Mengumpulan data mengenai kondisi organisasi saat ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada dinas/badan/kantor yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, mempelajari dokumentasi yang telah ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya, dan melakukan pengamatan langsung di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya.


Dari hasil pengamatan dan analisa terhadap kondisi pelayanan perizinan di Pemerintah Kota Palangkaraya diperoleh 41 proses yang dikelompokkan dalam 6 kelompok proses, 2 aplikasi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan, dan 116 entitas data yang teridentifikasi. Kelompok proses tersebut adalah: (1) Pengelolaan Pelayanan; (2) Pengelolaan Tim Teknis; (3) Administrasi; (4) Penjaminan Kepuasan Masyarakat; (5) Pemrosesan Dokumen dan Akta Kependudukan; dan (6) Pemrosesan Dokumen Usaha.


Analisis terhadap proses bisnis perlayanan perizinan yang ada saat ini di Pemerintah Kota Palangkaraya menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan optimasi pada proses bisnis pelayanan perizinan. Pola pelayanan yang diusulkan adalah pola pelayanan terpadu satu pintu sesuai definisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu. Perubahan pola pelayanan ini akan menimbulkan dampak perubahan pada struktur organisasi dan pembagian kewenangan pada Pemerintah Kota Palangkaraya.


Sebelum membangun arsitektur terlebih dahulu dilakukan analisis potensi penggunaan teknologi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa arsitektur yang dihasilkan, dan investasi teknologi yang nantinya dilakukan benar-benar menyokong tujuan tersebut. Dengan mempertimbangkan masukan dari analisis potensi penggunaan teknologi dan data yang diolah, diperoleh 12 aplikasi dalam arsitektur aplikasi masa mendatang. Aplikasi-aplikasi tersebut dikelompokkan dalam 6 sistem informasi, yaitu: (1) Sistem Informasi Perencanaan; (2) Sistem Informasi Tim Teknis; (3) Sistem Informasi G2C (Government to Citizen); (4) Sistem Informasi Administrasi; (5) Sistem Informasi Penjaminan Kepuasan Masyarakat; (6) Sistem Informasi G2B (Government to Business). Kedua belas aplikasi yang ada dalam aristektur aplikasi akan diperoleh dengan meningkatkan 1 aplikasi yang saat ini sudah ada, dan membuat 11 aplikasi baru.


Prioritas implementasi aplikasi disusun dalam 4 tahapan yang menggambarkan ketergantungan data antar tahapannya. Selain memperhatikan ketergantungan data, pembuatan urutan prioritas implementasi aplikasi juga dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan ketersediaan sumber daya manusia. Pelaksanaan tahap-tahap tersebut dibagi dalam program jangka pendek (1-2 tahun), dan program jangka waktu panjang (lebih dari 2 tahun).

Deskripsi Alternatif :

Fast development of technology and increasing of customer expectation on product and service are two of many factors that give pressure to organizations, including government organization. As a response to that pressure, organization then doing effort in order to increase its quality and competitive advantage that supported by information technology. In government organization, using information technology to increase service quality to citizen is known as e-government.


Indonesian government insists that every government institution that does e-government has to have a blueprint for e-government development. E-government blueprint is a detail development plan that consists: (1) application blueprint; (2) human resource blueprint; (3) network blueprint; (4) information blueprint; (5) financial blueprint; (6) organization blueprint; (7) management system and work process; and (8) maintenance blueprint.


This research did data, application, and technology e-government blueprint development in Palangkaraya City Government using Enterprise Architecture Planning approach. Scope of research is limited to permit services that provided by Palangkaraya City Government.


EAP steps include understanding of current organization condition, developing future architecture, and creating implementation plan to move from current condition to defined future architecture. Before creating implementation plan, gap analysis is conducted to understand gap between current condition and future condition.


Data about condition of organization is collected by spreading questionnaire to agencies that are involved in permit and non-permit services, interviewing, learning existing documentation in Palangkaraya City Government, and direct observing in Palangkaraya City Government.


Observation and analysis of current condition of permit service in Palangkaraya City Government results 41 processes that grouped in six process groups, two applications that related to permit service, and 116 data entity. The process groups are: (1) Service Management; (2) Technical Team Management; (3) Administration; (4) Citizen Satisfied Assurance; (5) Official Document for Citizen Processing; and (6) Official Document for Business Processing.


Analysis on current business process of permit services in Palangkaraya City Government results a conclusion that an optimization on business process of permit service is needed. The proposed service pattern is Pelayanan Terpadu Satu Pintu as defined in Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 about Guidance of Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Changes on service pattern will change the organization structure and authority sharing in Palangkaraya City Government.


Before developing the future architecture, an analysis of using potential technology is conducted. This step is to make sure that the future architecture and technology investment will be fully support the objective of permitting service: giving the prima service to citizen. Consider to the input from analysis of using potential technology and managed data, future architecture has 12 applications that grouped in six information systems. These information systems namely: (1) Planning Information System; (2) Technical Team Information System; (3) G2C (Government to Citizen) Information System; (4) Administration Information System; (5) Citizen Satisfied Assurance; and (6) G2B (Government to Business) Information System. The twelve future applications will be obtained by upgrading one existing application and creating 11 new applications.


Application implementation priority is arranged in four steps that describe data dependency among these steps. In addition to data dependency, application implementation arrangement also considers the organization needs and available human resource. These four steps are divided in short term program (1-2 years) and long-term program (2 years).

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id