GDL

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2010-01-05 15:44:46
Oleh : MUH. FIKRI HASYMI SALIM (NIM 15104018), Central Library Institute Technology Bandung
Dibuat : 2009, dengan 7 file

Keyword : Batas laut, Daerah, Kewenangan, Konflik, Kadaster kelautan

Setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, membuka peluang bagi daerah memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Wilayah kewenangan daerah di laut dalam UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah laut daerahnya. Luas wilayah laut daerah untuk propinsi maksimal 12 mil laut yang diukur dari garis dasar, sedangkan untuk kabupaten/kota luasnya mencapai 1/3 (sepertiga) luas laut provinsinya. Provinsi Maluku yang memiliki luas laut 90 % dari luas seluruh wilayahnya dapat menerapkan garis pangkal kepulauan untuk penetapan batas laut daerahnya. Penetapan batas laut daerah tersebut memiliki peranan penting dalam penataan ruang laut, diperlukan batas-batas yang jelas dalam pemanfaatan ruang laut tersebut. Dalam penataan ruang laut perlu adanya pengaturan mengenai hak, kewajiban dan batas yaitu dengan adanya persil usaha yang dinyatakan luasnya, posisinya dalam koordinat geografis, adanya hak dan kewajibannya serta terdaftar dalam administrasi kadaster kelautan.

Deskripsi Alternatif :

After implementing of area autonomy law, opens opportunity for area to maximize natural resources potency owned by it. Authority region of area on the sea in Law No. 32 the year 2004 about "Pemerintahan Daerah", that area having sea territory is given authority to manage the area sea territory resource. Area sea territory wide for maximum province 12 sea miles measured from base line, while for kabupaten/kota broadness reachs 1/3 (one-third) the provinsi sea wide. Province Maluku having sea wide 90 % from wide of all the region, can apply archipelago baseline for stipulating of the area sea boundary. Stipulating of the area sea boundary has important role in settlement of sea space, required boundarys that is clear in exploiting of the sea space. In settlement of sea space needs existence of arrangement about rights, obligation and boundary that is with existence of business plot of land which expressed broadness,the position in geographical coordinate, existence of the rights and obligations is and inscribed in cadasteral administration of marine cadastre.

Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

Properti	Nilai Properti
ID Publisher	JBPTITBPP
Organisasi	Central Library Institute Technology Bandung
Nama Kontak	Drs. Mahmudin, SIP.
Alamat	Jl. Ganesha 10
Kota	Bandung
Daerah	Jawa Barat
Negara	Indonesia
Telepon	62-22-2509118, 2500089
Fax	62-22-2500089
E-mail Administrator	digilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKO	digilib@lib.itb.ac.id