Path: TopS3-DissertationsEngineering Science2008

PENGEMBANGAN METODE PERENCANAAN PROGRAM PENANGANAN SISTEM JARINGAN JALAN NASIONAL DAN PROVINSI DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS: PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM)

THE DEVELOPMENT OF PLANNING METHOD OF HANDLING PROGRAM ON NATIONAL AND PROVINCE ROAD NETWORK SYSTEM IN LOCAL AUTONOMY ERA (CASE STUDY: NANGGROE ACEH DARUSSALAM PROVINCE)

PhD Theses from JBPTITBPP / 2008-10-21 09:37:14
Oleh : MUHAMMAD ISYA (NIM 35003001) , S3 - Engineering Sciences
Dibuat : 2008, dengan 7 file

Keyword : transportation demand modeling, Multi Criteria Analysis (MCA), bottom up process, handling program

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pemerintah menimbang perlu memberlaku­kan Otonomi Daerah untuk menghadapi tantangan, baik tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Tantangan dari dalam negeri adalah akibat ketimpangan pemerataan hasil pembangunan antara pusat dan daerah di masa pemerintahan orde baru, hingga timbul tuntutan agar daerah diberikan peranan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tantangan dari luar negeri adalah era globalisasi yang menyebabkan lahirnya kerjasama regional, seperti: AFTA, APEC, IMT-GT, KAPET dan sebagainya. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan otonomi daerah sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (diganti dengan UU RI No. 32 tahun 2004), yang diikuti dengan UU RI No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (diganti dengan UU RI No. 33 tahun 2004). Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berlaku otonomi khusus berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2006 dengan nama Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tujuan berlakunya otonomi daerah tersebut secara garis besar adalah tercapainya pemerintahan yang baik, menjalankan prinsip: akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Berlakunya otonomi daerah juga mengakibatkan terjadinya sejumlah perubahan mendasar pada paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam sektor transportasi. Dalam penyelenggaraan transportasi terjadi pergeseran sudut pandang, seperti bergesernya pendekatan perencanaan yang bersifat: top-down ke arah bottom-up, inspiratif ke arah aspiratif, mobilisasi ke arah partisipasi, dan sektoral ke arah kewilayahan/terpadu. Pergeseran tersebut berdampak kepada bagaimana penyediaan sistem jaringan transportasi di suatu wilayah harus direncanakan, disediakan, dioperasikan, dievaluasi dan didanai. Dalam kajian ini difokuskan pada perencanaan program penanganan sistem jaringan jalan jalan nasional dan provinsi di wilayah provinsi, dengan kasus Provinsi NAD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu perumusan proses penyusunan program penanganan sistem jaringan jalan nasional dan provinsi dalam wilayah provinsi yang sesuai dengan kondisi berlakunya otonomi daerah.

Proses perencanaan yang dirumuskan harus dapat menjamin tercapainya tujuan dari berlakunya otonomi daerah seperti: mempertimbangkan sifat kemultian dari transportasi dan keluaran perencanaan dalam bentuk skala prioritas sebagai akibat terbatasnya biaya penanganan. Untuk itu dalam pengambilan keputusan di sini digunakan Analisis Multi Kriteria (AMK). Dalam penggunaan metode AMK, hal yang penting diperhatikan adalah: aktor, kriteria, dan bobot kriteria. Aktor sebagai penentu keputusan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua pihak, pengambil keputusan dan pihak terkait (stakeholders). Kepada kedua pihak dilakukan survey wawancara menggunakan model kuesioner untuk memperoleh besarnya bobot kriteria (termasuk sub-kriteria) dan bobot alternatif. Terhadap setiap ruas jalan dilakukan juga skoring, baik untuk kriteria yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif untuk semua tahun tinjauan. Skor akan berubah sejalan dengan rentang waktu tinjauan. Untuk itu, dilakukan prediksi kinerja lalu lintas dengan teknik pemodelan, dalam hal ini digunakan pemodelan transportasi empat tahap. Penjumlahan bobot kali skoring kriteria untuk setiap ruas, merupakan nilai yang menentukan skala prioritas penanganan jalan. Secara garis besar penelitian ini telah menghasilkan suatu rumusan proses perencanaan yang berkaitan dengan metode aplikasi perencanaan program penanganan sistem jaringan jalan yang menggunakan pendekatan partisipatif, melibatkan banyak kriteria dan menghasilkan keluaran perencanaan dalam bentuk skala prioritas. Hasil analisis perangkingan program penanganan dengan melibatkan persepsi dari stakeholders (proses bottom up) dibandingkan dengan hanya menggunakan persepsi pengambil keputusan dengan kriteria teknis dan terukur, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan prioritas penanganan sebagai akibat dari kriteria dan bobot kriteria yang berbeda. Hasil perencanaan yang dihasilkan dengan proses bottom up, melibatkan banyak kriteria dan menghasikan keluaran secara prioritas tersebut ditafsirkan akan memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi otonomi daerah.

Deskripsi Alternatif :

Referring to the Constitution 45, Indonesian government's system gives freedom of action to local government for operating local autonomy. They consider that it's important to applying local autonomy, within the framework of realizing the internal and external challenge. Relating to the internal challenge was an impact of imbalance development between local and central government in sociopolitical order in Indonesia, hence emerge the claim from local government for having more authority. The external challenge is an impact of regional cooperation like AFTA, APEC, IMT-GT and KAPET which are caused by globalization. On behalf of that, the government of Indonesia applying the law no 22/1999 (substitute by no 32/2004) regarding local government and no 25/1999 (substitute by no 33/2004) about financial balance between central and local government. Specifically for Nanggroe Aceh Darussalam Province, applying special autonomy based on the law no 11/2006, with President's legalization in August 1st 2006, namely the Law of Aceh Government. The objective of applying local autonomy is in order to gain good governance, which applying principal like: accountability, transparency and participatory. Local autonomy also cause basic alteration paradigm in Indonesian Government system include transportation sector. In transportation system, the intention will deviate according to transport planning, like top down to bottom up, inspiration to aspiration, mobilization to participation, and by sector to regional/integrate. The deviation will deal with how the road network transportation system in specific area must be planned, served, operated, evaluated and funded. The objective of this research is to produce a formulation of compiling process for handling program on national and province road network system in a scope of province area which is appropriate with local autonomy condition. Planning process must be able to guarantee an objective achievement of local autonomy, consider multi characteristic of transportation and the output of planning in priority as result of limited handling fund. In this case, the decision making is using multi criteria analysis. In this method, the crucial things are actor, criteria, and criteria weighting. In this research, the actor as decision determiner is grouping into two sides, decision maker and stakeholders. Interview survey using questioner is applied to both of them, to get criteria weighting (include sub-criteria) and alternative weighting. Scoring is applying on each link to get quantitative and qualitative criteria in time horizon. Totaling weighing times scoring for each road link is a decisive value for priority handling road system selection. Scoring will change along with range of time horizon. On behalf on that, modeling and forecast of traffic performance will applied using four step transportation modeling. Sum of weighting times criteria scoring for each link is a value for determining priority or the rank of road handling. In general, this research has produced a formulation planning process which is related to application method of handling program for road network system using participatory approach, involve many criterions and result the output in priority scale. The analysis result of the rank of handling program which is involve stakeholders perception, compared to rank process using decision maker perception only with technical and measurable criteria. It shows the difference of handling priority as caused by the difference of criteria and weighting criteria. Output of planning as a result of the bottom up process, involve many criterions and resulting the output with priority, is exegesis as autonomy condition.

Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Prof. Ir. Ofyar Z.Tamin, M.Sc.Eng., PhD. , Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin, dan Dr. Ir. Heru Purboyo H.P., DEA., Editor: Vika A. Kovariansi

File PDF...