Path: Top > S2-Theses > Bio Management-SITH > 2017

PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENANGANAN LINGKUNGAN PADA PERTAMBANGAN RAKYAT BERKELANJUTAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pertambangan Tanpa Izin Emas di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Sulawesi Tengah)

THE ROLE OF THE CITY GOVERNMENT IN THE HANDLING OF THE ENVIRONMENT ON THE SUSTAINABLE MINING AGAIN BEFORE THE ACT NO. 23 THE YEAR 2014 (Case Study of Mining Without Gold Permits in Poboya Village, Mantikolore District, Palu City, Central Sulawesi)

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:26:59
Oleh : MUHAMMAD AMIRUDDIN (NIM: 21314005), S2 - Biotechnology-SITH
Dibuat : 2017-10-02, dengan 1 file

Keyword : pertambangan tanpa izin, dampak pertambangan tanpa izin, peran Pemerintah Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertambangan terhadap aspek biologi, fisik-kimia, dan sosial di Poboya serta menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penanganan lingkungan pada pertambangan tanpa izin di Poboya. Metode yang digunakan untuk menganalisis dampak pertambangan yaitu aspek biologi menggunakan analisis vegetasi dan analisis kelimpahan plankton; aspek fisik-kimia dengan melakukan perhitungan kandungan merkuri tanah (Hg) dan perhitungan indeks pencemaran pada air; aspek sosial dilakukan perhitungan dengan menggunakan skala likert. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis peran pemerintah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pertambangan di lokasi penelitian telah mengalami perubahan Biologi, Fisik-kimia, dan sosial masyarakat.


Perubahan biologi dari hasil analisis vegetasi hutan menunjukkan bahwa telah terjadi hilangnya tumbuhan tingkat pohon dan tiang pada lahan pasca tambang. Selain itu telah terjadi hilangnya tumbuhan Ficus sp pada lahan pasca tambang yang merupakan tumbuhan yang memiliki INP tertinggi. Pertambangan tersebut juga mengakibatkan penurunan jumlah jenis tumbuhan, pada lahan pra tambang jumlah total 15115 jenis tumbuhan/ha, sedangkan pada lahan pasca tambang hanya sebesar 9680 jenis tumbuhan/ha. Hasil analisis indeks Keanekaragaman plankton air sungai poboya menunjukkan bahwa pada bagian hulu termasuk pada kategori tercemar sedang yakni pada kisaran 1,0-1,5. Sedangkan pada bagian hilir termasuk pada kategori tercemar berat yakni pada kisaran 1,0-15 <1,0. Indeks keseragaman plankton (E) menunjukkan pada bagian hulu dan hilir termasuk pada kategori stabil yakni pada kisaran E>1. Hasil analisis indeks dominansi (D) menunjukkan bahwa jenis plankton pada daerah hulu dan yaitu D=1. Hal tersebut berarti bahwa terdapat jenis yang mendominansi jenis lainnya.


Perubahan fisik-kimia terlihat dari kandungan merkuri tanah yang menunjukkan bahwa kandungan merkuri tanah telah melampaui batas kritis yaitu 0,3-0,5 ppm. Kandungan merkuri tanah Pada lahan pemukiman adalah 0.7784 ppm. Sedangkan pada areal kandungan merkuri perkebunan campuran dan persawahan adalah 0.9916 ppm dan 1.1788 ppm. Kandungan merkuri pada areal tersebut relatif tinggi karena telah melampaui batas kritis. Sedangkan kandungan merkuri (Hg) tertinggi terdapat pada areal dekat pengolahan yang merupakan areal terbuka yang ditumbuhi tumbuhan liar berupa semak-semak serta tempat tinggal para pekerja tromol yaitu 4.06 ppm. Tingginya kandungan merkuri dilahan tersebut karena pengambilan sampel tanah dilakukan dekat dengan areal pengolahan emas Poboya. Selain itu Hasil perhitungan indeks pencemaran (Pollutin Index) sesuai dengan ┬ôKeputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Status Mutu Air, dengan menggunakan perbandingan hubungan indeks pencemaran┬ö menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fisik-kimia air sungai bagian hulu dan hilir. Hasil analis indeks pencemaran antara hulu nilai indeks pencemaran berkisar 0,003 sampai dengan 0.81 dengan nilai rata-rata 0.268 (0 ≤ Pij ≤ 1,0). Hal ini menunjukkan bahwa di daerah hulu sungai poboya masih tergolong kondisi baik. Sedangkan indeks pencemaran di daerah hilir mengalami peningkatan yaitu dengan nilai rata-rata 1.22 (1,0 < Pij ≤ 5,0). Hal ini menunjukkan bahwa daerah hilir sungai Poboya tergolong kondisi cemar ringan. Hasil analisis sosial masyarakat terdapat pada rentang 26-50 (tidak baik). Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pertambangan rakyat dalam kategori tidak baik. Hal ini berarti masyarakat belum dapat menerima kebijakan tersebut dengan baik. Adanya persepsi ini dapat menjadi kendala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini berarti masyarakat belum dapat menerima kebijakan tersebut dengan baik. Sehingga perlunya meningkatkan mutu sosialisasi terhadap kebijakan pertambangan rakyat kepada masyarakat penambang.


Hasil analisis isi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan Rakyat menunjukkan bahwa Pasal-pasal yang membahas mengenai kewajiban pemerintah dalam inventarisasi lingkungan hidup tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palu. Mengingat pentingnya inventarisasi sebagai pedoman rencana pertambangan rakyat, untuk mengatur kegiatan pertambangan rakyat agar sesuai dengan Undang-undang diatasnya. Selain itu tidak termuat pasal yang menjelaskan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di daerah baik instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, instrument pendanaan lingkungan hidup maupun instrument insentif dan/atau disinsentif. Padahal instrumen ekonomi lingkungan ini tidak kalah pentingnya serta merupakan pelengkap dari instrumen yang sudah ada sebelumnya, seperti instrumen AMDAL, UKL-UPL, perizinan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu No 3 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Rakyat terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketidak tepatan penetapan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk meninjau kembali agar peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam bernegara dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.


Hasil analisis Stakeholder dapat disimpulkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang berbeda-beda serta berada pada posisi yang tidak semestinya. Ketidak sesuaian pengaruh dan kepentingan tersebut mendorong perilaku yang saling menghambat, sehingga berdampak pada gagalnya pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan Pertambangan Rakyat yaitu menjaga lingkungan hidup yang semestinya menjadi tujuan bersama para pemangku kepentingan.


Hasil analisis implementasi disimpulkan bahwa masing-masing Stakeholder belum menjalankan perannya sesuai kewenangannya seperti yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan Rakyat. Pemerintah Kota seharusnya menjalankan peranannya sesuai Peraturan Daerah. Sehingga upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Peran yang belum dijalankan oleh Pemerintah Kota sangat mempengaruhi kinerja penambang sebagai penyelenggara. Hal tersebut mengakibatkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertambangan Rakyat terkait Pertambangan Emas Poboya jauh dari pencapaian tujuan. Seharusnya dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus dilakukan berbagai upaya untuk menyampaikan isi tujuan dan sasaran dari Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan belum secara jelas menunjukkan komitmennya dalam penanganan lingkungan hidup. Di samping itu


Pemerintah Kota belum dapat menunjukkan komitmennya dan kemampuannya dalam penanganan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Poboya.


Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa belum jelasnya status WPR, keberadaan aktor kuat sebagai backing penambang, kurangnya pengawasan aparat yang berwewenang, dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan munculnya pertambangan tanpa izin. Maka perlu dilakukan penyelesaiannya dalam bentuk perlu mengintegrasikan perizinan lingkungan dan kejelasan WPR dalam bentuk kesamaan peta masing-masing instansi. Untuk mengindari persaingan lapangan kerja setempat dan menekan jumlah penduduk yang berdampak terhadap kesenjangan sosial perlu dilakukan pengendalian migrasi dari wilayah lain. Selain itu terjadinya klaim kepemilikan tanah menjadi kendala Pemerintah Kota dalam menertibkan PETI maka perlu membuat badan usaha atau perkumpulan masyarakat untuk merapikan sistem usaha pertambangan sebagai upaya meminimalisir kepemilikan perorangan serta perlu membuat pedoman upaya penanggulangan dan pemulihan.

Deskripsi Alternatif :

This study aims to analyze the impact of mining on biological, physical-chemical, and social aspects in Poboya and to analyze the role of Local Government in handling the environment on unlicensed mining at Poboya. The methods used to analyze the impact of mining are biological aspects using vegetation analysis and plankton abundance analysis; Physical-chemical aspects by calculating soil mercury content (Hg) and calculation of pollution index on water; social aspect calculation done by using the Likert scale. While the method used to analyze the role of government with the descriptive method with a qualitative approach.


The results showed that the impact of mining at the study site has undergone changes in Biology, Physical-chemical, and social society.


Biological changes of forest vegetation analysis results indicate that there has been a loss of tree-level plants and poles on post-mining land. In addition, there has been a loss of Ficus sp plantation on post-mining land which is a plant with the highest INP. The mine also resulted in decreasing the number of plant species, in pre-mining areas totaling 15115 species of plants/ha, while on post-mining land only 9680 species of plants/ha. Results of index analysis the diversity of Poboya river water plankton shows that in the upstream section belongs to the medium polluted category that is in the range of 1.0-1.5. While on the downstream including the category of heavy pollution that is in the range 1.0-15 <1.0. The plankton uniformity index (E) shows upstream and downstream including the stable category in the range of E> 1. The result of dominance index analysis (D) shows that the type of plankton in the upstream area and that is D = 1. This means that there is a type that dominates other types.


Physical-chemical changes seen from soil mercury contents indicate that the mercury content of the soil has exceeded the critical limit of 0.3-0.5 ppm. The content of soil mercury on the settlement land is 0.7784 ppm. While in the area of mercury mixed plantation content and paddy field is 0.9916 ppm and 1.1788 ppm. The mercury content in the area is relatively high because it has exceeded the critical limit. While the content of mercury (Hg) is highest in the area near the processing which is an open area overgrown with wild plants in the form of shrubs and shrimp workers residence of 4.06 ppm. The high content of mercury in the field is due to soil sampling conducted near the processing area of Poboya gold. In addition, the pollution index (Pollution Index) calculation results are in accordance with "Ministerial Decree No. 115 of 2003 on Guidelines on the Status of Water Quality, using a comparison of pollution index relationships "indicates that there had been physical and chemical changes in river water upstream and downstream. The result of the pollution index analyst between the upstream pollution index value ranges from 0.003 to 0.81 with an average value of 0.268 (0 ≤ Pij ≤ 1.0). This indicates that in the upstream area of Poboya River is still considered good condition. While the pollution index in the downstream area has increased with an average value of 1.22 (1.0

The results of the content analysis of Palu City Local Regulation Number 3 of 2011 on People's Mining indicate that the articles discussing government obligations in environmental inventory are not listed in Palu City Local Regulation. Given the importance of the inventory as a guideline for the people's mining plan, to regulate the mining activities of the people to conform to the above Law. In addition, it does not contain articles that describe environmental economic instruments in order to preserve the environmental function in the regions, both instruments of development planning and economic activities, environmental financing instruments as well as incentive and/or disincentive instruments. Though environmental economic instruments are not less important and a complement of existing instruments, such as AMDAL instruments, UKL-UPL, permissions, and so forth. Based on this matter, it can be concluded that the Local Regulation of Palu City No. 3 of 2011 on People's Mining there are several articles that are not in accordance with the above regulation namely the Law of the Republic of Indonesia Number 32 The year 2009 on the Protection and environmental management. The inappropriateness of the stipulation of the Regional Regulation with the Laws and Regulations affects the implementation of the policy. This non-conformity of this form may be the reason for the review so that the rules made do not violate the basic principles in the state and in accordance with applicable legislation.


Stakeholder analysis results can be concluded that the stakeholders have different effects and are in an undue position. The mismatch of those influences and interests encourages interdependent behavior, thus impacting the failure to achieve the objective of the implementation of the People Mining policy of preserving the environment that should be the common goal of the stakeholders.


The results of the implementation analysis concluded that each Stakeholder has not performed its role in accordance with its authority as written in the Regional Regulation Number 3 of 2011 on the Mining of the People. The City Government should perform its role according to the Local Regulation. So that the protection and management of the environment can run well. Roles that have not been run by the City Government greatly affect the performance of miners as the organizer. This resulted in Palu City Local Regulation No. 3 of 2011 on the Mining of People related to Poboya Gold Mining far from the achievement of goals. Should be in the implementation of a policy that is directly related to the community should be made various efforts to convey the contents of the goals and objectives of the Regional Regulations. Based on this it shows that the stakeholders have not clearly demonstrated their commitment to environmental management. In addition, the Municipal Government has not been able to demonstrate its commitment and ability in environmental handling in the Poboya mining area.


The results of needs analysis indicate that the unclear status of the WPR, the presence of powerful actors as the backing miners, the lack of supervision of the authorities, and the weak enforcement of the law led to the emergence of mining without permission. It needs to be done in the form of the need to integrate the environmental permit and clarity of WPR in the form of the common map of each agency. To avoid local employment competition and reduce the number of people impacting social inequality, migration control needs to be done from other regions. In addition, the claim of land ownership becomes the constraint of the Municipal Government in disciplining the PETI, it is necessary to create a business entity or community association to tidy up the mining business system as an effort to minimize individual ownership and need to make guidance for coping and recovery efforts.

Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing :


    Dr. Endang Hernawan, Ir, MT. Msi.


    Dr. Mulyaningrum, S.Hut, Msi., Editor: Alice Diniarti

File PDF...