Path: Top S2-Theses Development Studies 2008

NORMATIVE ANALYSIS OF INDONESIA MILITARY COURT LAW NUMBER 31/1997 ON THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LEGAL DEVELOPMENT

ANALISA NORMATIF PERADILAN MILITER INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Master Theses from JBPTITBPP / 2009-06-15 15:23:12
Oleh : MOHAMMAD BUDI SANTOSO (NIM 24006031), S2 - Development Studies
Dibuat : 2008, dengan 7 file

Keyword : Security Sector Reform, National Legal Development, Integrated Criminal Justice System, Law Enforcement, Basic Idea of Indonesia Criminal Law Reform, Reformation of Military Court, Human Rights essences, Jurisdiction and Competences of Military Court, Reformasi Sektor Keamanan, Reformasi Peradilan Militer, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Ide Dasar Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Hak Asasi Manusia, Yurisdiksi Peradilan Militer, Kompetensi Peradilan Militer

Security Sector Reform (SSR) is a wide and complex reform process. Since SSR requires the rearrangement of functions, structure, culture of the responsible institutions and those rearrangements should be commensurate with democracy values. Furthermore, it has to touch to the actors involved and system applied internally. One of those issues is reformation of Military Court. The demand of transparency, civil supremacy, civil control military, include discharging of military privilege rights in social, politic, economic, law, democracy, and equal rights, requires the need of Reformation in Military Court that underpinned by consistency in implementation of Equality Before The Law Principle in Court System where there are no one of citizen gets privilege in court. Due to those reformation, there is a public demand, as stated in Indonesia Highest Representatives Decree Number VII/MPR/2000 arranges the lead of Indonesia Military, and Indonesia Police, specially article 3 section (4) to put the civil offences and crimes conducted by military as the competency of Civil Court, then only certain military offences and crimes conducted by military as competency of military court. The focus of this thesis is observing and researching the scope of competency in jurisdiction of Military Law that will resembles to military court competency including how to reconstructs and restructures the military court due to the establishment of integrated justice system.

This thesis uses qualitative research, in which applies the approach methods firstly strategic approach in which to analyze the key drivers that significantly affect the Security Sector and Justice Reform, then, the results will be further analyzed by using normative analysis, with descriptive analytics specification, by using juridical analysis method.

Jurisdiction of Military Court as stated in article 9 Law Number 31 / 1997 peep out the blurring definition of Military Court Judicial Subject, reminds the competency of military law as ruled on this law that covers the absolute competency which means has authority to justify all crimes conducted by someone who has status as soldier on that time, members of institutions or bodies that equal or assumed as soldier based on law, someone who has status as soldier based on the Chief of Indonesia Military Decree with Minister Of Justice's approval has to be subject to military court, and have authority in to investigate, to decide and to solve the Indonesia Military Administration disputes, then has authority to unite the claim of compensation case in criminal matter regarding the request from they who suffer looses as a result that generated by criminal action that become the basic litigation, and finally decided that case in one decision. Other implications caused by issue above is the digress interpretation from military Commanding Officer while implementing the law by creating the internal military implementing arrangements. It may become an entry point for Military Commanding Officer to actively interfere the judicial processes in military court. Then, other issue that arise is the basic idea of reformation in Military Law itself that caused by many aspects in socio politic, socio cultural, socio philosophy and public policy aspect in which should be accommodated to become an integrated justice system that covers legal substances, legal structure and legal culture. The reformation should be aimed to the establishment of systemic and comprehensive law making processes, law enforcement, and sense of justice, further direction is aimed to the independence of court institution. It will be enforceable and verifiable.

Deskripsi Alternatif :

Reformasi sektor keamanan adalah reformasi yang memiliki cakupan yang luas dan kompleks. Reformasi itu mensyaratkan perlunya penataan ulang kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi, serta menuntut perubahan pada aktor dan sistem di dalamnya, termasuk salah satunya adalah reformasi terhadap peradilan militer. Tuntutan transparansi, supremasi sipil, kontrol sipil atas militer termasuk didalamnya pelepasan hak-hak istimewa militer dalam aspek kehidupan sosial-politik-ekonomi, hukum, kebebasan, dan demokratisasi serta persamaan hak, mensyaratkan perlunya Pembaharuan Peradilan Militer yang bertumpu pada konsistensi penyelenggaraan Prinsip Equality Before the Law pada Sistem Peradilan, dimana tidak ada warga negara yang mendapat privilege dalam bidang peradilan. Terkait dengan pembaharuan peradilan militer, maka muncul tuntutan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, khususnya dalam pasal 3 ayat(4) a menentukan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini adalah mengenai apa yang menjadi batasan lingkup kewenangan atau yurisdiksi dari Peradilan Militer dan bagaimana rekonstruksi dan restrukturisasi Peradilan Militer dalam perspektif sistem Pembaharuan Hukum, sehingga aspek pembangunan sistem hukum yang mengarah pada terwujudnya integrated justice system.

Thesis ini menggunakan design riset kualitatif dengan mengaplikasikan metode pendekatan strategis yang mana digunakan dalam rangka menganalisa aspek aspek kunci yang berpengaruh dalam penyelenggaraan SSR di bidang peradilan, yang kemudian hasil riset akan diperdalam dengan menggunakan kajian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan preskriptif yang memunculkan adanya paradigma baru sebagai solusi dari pokok permasalahan.

Yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang No 31 tahun 19997 tentang Peradilan Militer menimbulkan kaburnya pengertian subyek peradilan militer, mengingat kewenangan peradilan militer sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas yang meliputi kewenangan absolut yaitu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana berstatus sebagai prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkana peraturan perundang-undangan, seseorang yang berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, memeriksa atau memutus sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, menggabungkan perkara ganti rugi. Kemudian terkait dengan mengambangnya pengertian dan spesifikasi yurisdiksi peradilan militer tadi membawa implikasi lain yaitu adanya keputusan-keputusan Panglima TNI tentang kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan persidangan di peradilan militer, ternyata menjadi alasan pembenar bagi Komandan Satuan untuk campur tangan dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak buahnya, dan tidak adanya lembaga kontrol dalam permasalahan tersebut, sehingga aspek impunitas masih terlihat kental pada penyelenggaraan peradilan militer. Persoalan berikutnya adalah mengenai Pembaharuan Hukum Militer yang dilatar belakangi oleh aspek sosio politik, sosio cultural, sosio filosofis dan aspek kebijakan sudah seharusnya diarahkan pada pembaharuan system hukum yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaharuan Hukum dimaksud harus diarahkan pada pembentukan undang-undang yang komprehensif dan sistematis, sedangkan penegakkan hukum diarahkan pada pembentukan lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian penataan tersebut akan lebih memudahkan dalam penegakan hukumnya dan didalam hal verifikasi.

Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakDrs. Mahmudin, SIP.
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOdigilib@lib.itb.ac.id