Path: Top > S2-Theses > Development Studies-SAPPK > 2007

ANALISIS SISTEM PENGADAAN ALUTSISTA (ALAT UTAMA SISTEM SENJATA) DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE PROCUREMENT SYSTEM OF DEFENCE EQUIPMENT IN INDONESIA

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:17
Oleh : MOHAMAD ROHIMAT (NIM 24005052); Pembimbing: Dr. Bambang Kismono Hadi, S2 - Development Studies
Dibuat : 2007, dengan 7 file

Keyword : Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kepentingan Nasional, Anggaran Pertahanan, Sistem Pengadaan Alutsista, Kebijakan Pemerintah

Secara umum pertahanan negara merupakan pilar utama dalam rangka menjamin tetap tegaknya kedaulatan suatu negara. Pengaturan tentang pertahanan negara selain telah dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 30, juga ditetapkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pertahanan negara pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk ancaman dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menjadikan kondisi tersebut diperlukan dukungan sarana pertahanan yang memadai, khususnya alutsista (alat utama sistem senjata) sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi dan perkiraan tingkat ancaman yang dihadapi serta tersedianya prajurit TNI yang profesional.

Sistem pengadaan alutsista merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan pertahanan. Selama ini, banyak pihak berpendapat bahwa sistem pengadaan alutsista di Indonesia tidak efisien dan efektif, di mana disinyalir banyak terjadi pemborosan biaya dalam proses tersebut. Di sisi lain, anggaran yang disediakan pemerintah untuk kepentingan pertahanan masih jauh dari kebutuhan sebenarnya. Untuk itu, diperlukan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya menata sistem pengadaan alutsista dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada intinya mengarah pada kebijakan pengadaan satu pintu. Kebijakan dimaksud adalah pengadaan alutsista bagi kepentingan TNI harus dilaksanakan melalui Departemen Pertahanan (Dephan) sebagai pemegang otoritas politik dalam kebijakan pertahanan. Kebijakan pengadaan satu pintu mewajibkan pengadaan alutsista TNI harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI tidak dapat melakukan pengadaan tanpa diketahui oleh Departemen Pertahanan (Dephan).

Kebijakan sistem pengadaan alutsista melalui sistem satu pintu merupakan hal yang wajar dan umum di negara-negara yang demokratis. Mengingat kebijakan yang diambil oleh Departemen Pertahanan (Dephan) akan terus berevolusi guna mencari bentuk yang lebih baik di masa depan, maka perlu membandingkannya dengan sistem pengadaan alutsista di negara-negara lain. Perbandingan tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai masukan guna menata sistem pengadaan alutsista yang lebih baik di Indonesia.

Inggris merupakan salah satu negara demokratis di dunia dengan sistem pengadaan senjata yang sudah tertata dengan baik. Selain itu, Inggris menjalin kerjasama pertahanan yang luas dengan Indonesia, mulai dari pengadaan alutsista hingga kerjasama capacity building seperti kerjasama pendidikan di bidang pertahanan. Oleh karena itu, tidak salah bila sistem pengadaan alutsista di Inggris dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Penelitian ini membahas tentang analisa perbandingan sistem pengadaan alutsista di Indonesia dan di Inggris. Pengadaan alutsista di Indonesia secara makro tak lepas dari kepentingan nasional bangsa Indonesia, sedangkan secara mikro terkait dengan kebijakan pertahanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesungguhnya secara makro tak ada perbedaan, alasan utama mengapa pengadaan alutsista dilaksanakan, baik di Inggris maupun di Indonesia. Perbedaannya terletak pada aspek mikro, di mana pengadaan alutsista di Inggris terkait dengan kebijakan politik luar negeri dan pengembangan industri pertahanan nasional. Sebagai negara anggota NATO, kebijakan pertahanan Inggris harus sinkron dengan NATO. Pada sisi lain, pengadaan alutsistanya juga harus mengutamakan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil analisa, ada perbedaan-perbedaan yang melatarbelakangi pengadaan alutsista, meskipun secara prinsip sama. Perbedaan tersebut terdapat pada mekanisme sistem pengadaan alutsista, di mana mekanisme di Inggris jauh lebih ketat dan melibatkan banyak pihak sebelum keputusan akhir yang obyektif diambil. Sementara di Indonesia, mekanisme pengadaan alutsista masih longgar, sehingga keputusan pengadaan alutsista dapat bersifat subyektif. Berkaitan dengan sistem pengadaan alutsista, ada beberapa perbedaan yang menonjol antara Inggris dengan Indonesia. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pengadaan.

2. Campur tangan pihak luar.

3. Jalur pengadaan.

4. Rentang birokrasi.

5. Kendali kualitas.

Dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengadaan alutsista di Inggris dan di Indonesia memiliki beberapa persamaan, namun lebih banyak perbedaannya. Adapun perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan industri dan kemapanan sistem. Inggris sebagai negara maju telah mempunyai sistem pengadaan alutsista yang telah teruji dengan berjalannya waktu, sementara Indonesia baru dalam beberapa tahun terakhir tengah menata sistem pengadaan alutsistanya.

Deskripsi Alternatif :

Generally, nation's defence is a principal pillar to guarantee the existences of one state sovereignty. The management of nation's defence has been stated in Constituent 1945 section 30, and also in Law of the state defence number 3 year 2002 about nation's defence. In the fact, state defence have purpose to guarantee stand upright of sovereignty of unity state republic of Indonesia towards treat and interferences from domestic or foreign. To create that condition is needed means of defense endorsement which is completed, especially defence equipment, it must be appropriate with development and progress of technology and suppotions of treat's degree that will be faced and also available of professional soldier.

Defence equipment procurement system is one of crucial issue in the development of defence. All this time, much people assumed that defence equipment procurement system in Indonesia is not efficient and effective, where is suppose that have been wasting budget in that process. In the other side, budget that is allocated by The Government for defence interest still far from the reality requirements. Because of that, it is needed high efficiency in the budget management.

In recently time, government efforts to organize of defence equipment procurement system with publish some policy that aims at one door supplying policy, it means that defence equipment procurement system for TNI interest must be done pass through Ministry of Defence as politic authority holder in defence policy. Policy of one door procurement requires TNI's defence equipment procurement have to follow the mechanism that have been settled by Ministry of Defence and TNI cannot do procurement without known by Ministry of Defence.

One Door's policy of defence equipment procurement System is one proper and general thing in the democratic countries. In view of policy is taken by Ministry of Defence apparently will evolution continuously in order to find the best form in the next time, it is considered to compare that system with defence equipment procurement system in another countries. That comparison aims to become an input in order to defence equipment procurement system in Indonesia is being well.

United Kingdom (UK) is one of the democratic countries in the world with good management of defence equipment procurement system. Beside that, UK work out a extensive cooperation defence with Indonesia begin from defence equipment procurement until capacity building cooperation as education cooperation in defence sector. Because of that, it is not wrong if defence equipment procurement system in UK is used as comparison thing.

This research discuss about the comparison analysis of defence equipment procurement system in Indonesia and UK. In Indonesia, defence equipment procurement system in macro manner is not apart from national interest of Indonesian, while in micro manner, it is connected with policy defence that have been settled by the government. Actually, there is not the differences of main reason that why defence equipment procurement system is done either in UK or Indonesia . The differences are lie in micro aspect, where defence equipment procurement in UK connected with its policy of nation politic foreign and the development of industry national defence. As a NATO member, policy of UK defence must be synchronous with NATO. In the other side, defence equipment procurement also must give priority to industry in their country to fulfill that requirements.

Based on analysis result, there is the differences that form the background defence equipment procurement, although same in principal. The differences is also found in mechanism of institution before taken final objective decision. Meanwhile, In Indonesia , mechanism of defence equipment is still lax, until the decision of defence equipment procurement can be a subjectively. Connecting with defence equipment procurement system, there are some differences between UK and Indonesia. The differences are as follow:

1. Policy of procurement

2. Outsider interferences

3. Procurement line

4. Range of bureaucracy

5. Quality control

From the result of analysis, it can take conclusion that defence equipment procurement system in UK and Indonesia have some similarity but also have much differences. This differences are affected by many factors as policy of foreign, policy of defence, policy of industry and establishment system. As a development country, UK has defence equipment procurement system that has been evaluated by the time, while Indonesia is just at a certain time organizing the defence equipment procurement system.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Dr. Bambang Kismono Hadi, Editor: Vika A. Kovariansi

File PDF...