Path: TopS2-ThesesDevelopment Studies-SAPPK2009

MENUJU KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL: ANALISIS KEBIJAKAN PENYEDIAAN HIGH SPEED DIESEL DENGAN PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS

ACHIEVING NATIONAL ENERGY SELF-SUFFICIENCY: AN POLICY ANALYSIS ON SUPPLY OF HIGH SPEED DIESEL USING SYSTEM DYNAMICS APPROACH

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:20
Oleh : KRISN SURYA PERMANA (NIM : 24006050) ; Pembimbing : Dr. Ir. Muhammad Tasrif, M.Eng , S2 - Development Studies
Dibuat : 2009, dengan 7 file

Keyword : kemandirian energi, struktur penyediaan HSD, struktur finansial, GCG, system dynamics

Kemandirian energi akan dapat dicapai apabila memenuhi faktor: (i) ketersediaan (availability) yang berarti bahwa secara kuantitas tersedia dalam jumlah yang memenuhi; (ii) berkualitas (acceptability) yakni bentuk energi akhir yang akan dikonsumsi memenuhi spesifikasi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh lembaga berwenang; (iii) terakses (accessibility) mengandung pengertian bahwa secara spasial,energi tersebut menjangkau seluruh wilayah hingga ke daerah terpencil; dan (iv) kemampuan daya beli (affordability) yang menyangkut harga keekonomian energi. Restrukturisasi sektor migas nasional yang bertujuan menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan industri migas agar mampu memberikan daya saing dan daya dukung yang optimal bagi proses pembangunan membuka kesempatan seluas-luasnya pada badan usaha untuk turut andil di kegiatan usaha migas atas dasar prinsip persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Hal ini selaras dengan upaya GCG, yakni mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh tiga pilar, yaitu (i) negara dan perangkatnya sebagai regulator, (ii) dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan (iii) masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Memfokuskan perhatian pada sektor penyediaan HSD untuk industri, badan usaha niaga mengalami kerugian yang signikan akibat harga MOPS menurun sementara nilai tengah tukar Rp/US$ naik karena pembelian impor HSD dilakukan dalam US$ sedangkan penjualan di dalam negeri dalam Rp. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan pemahaman terhadap struktur penyediaan dan penjualan HSD dan struktur finansial badan usaha. Atas dasar pemahaman terhadap struktur tersebut, disusun skenario dan pilihan kebijakan penyediaan HSD. Hasil simulasi terhadap model yang dirancang menunjukan bahwa dengan asumsi kondisi pasar seperti biasa (business as usual), arus kas badan usaha terus menurun yang berarti akan terjadi kerugian yang berujung pada kebangkrutan. Demikian pula dengan rasio aktiva lancar badan usaha niaga semakin turun yang mengindikasikan finansial perusahaan dalam keadaan yang tidak baik. Akibat lebih jauh adalah tidak akan ada lagi badan usaha yang beroperasi sehingga pada akhirnya pasar akan kembali menjadi monopoli (hanya ada satu pemain sebagai pengejawantahan tugas pemerintah dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM di seluruh wilayah NKRI atas dasar penugasan (PSO). Strategi manajemen badan usaha yang bisa dilakukan diantaranya dengan adanya injeksi modal dari perusahaan induk untuk mengurangi keterbatasan modal kerja, mempersingkat jangka waktu pemungutan piutang, pemberian diskonto kas kepada konsumen yang membayar tunai pada saat pengiriman barang, mengubah sistem penjualan dalam jumlah banyak (wholesale) dengan jangka waktu piutang sampai 60 v hari menjadi partai kecil (retail) dengan jangka waktu piutang 1 minggu, dan pengalihan semua bentuk pinjaman dalam dolar menjadi pinjaman dalam rupiah. Proses restrukturisasi sektor migas, khususnya di industri HSD yang sedang berlangsung perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang mencerminkan prinsip GCG. Kegagalan mekanisme pasar dapat bersumber dari terbentuknya kekuatan pasar yang merugikan konsumen (monopoli) sehingga kemandirian energi yang diinginkan tidak tercapai. Pendekatan yang paling efektif bagi Indonesia dalam menghadapi pencanangan GCG adalah dengan melanjutkannya menjadi suatu produk atau ketentuan-ketentuan yang masuk dalam hukum positif serta aspek penegakan hukum (law enforcement).

Deskripsi Alternatif :

Energy self-sufficiency will be achieved if contain three main factors: (i) availability, means available in the certain amount quantitatively; (ii) acceptability which final energy consumed is fulfilled technical specification required by legitimate board; (iii) accesability that in spatial, the energy reachs all region until remote area; and (iv) affordability related to (economic) price of energy. The restructuritation of national oil and gas sector in the framework of guaranteeing efficiency and effectivity in the petroleum industry in order to optimize development process opens an opportunity to business entity to carry out petroleum business activities in the principles of fairness, healthy, and transparent. In line with GCG implementation creates efficient, transparent, and consistent with regulations petroleum market which supported by three pillars: (i) government as regulator; (ii) business entity as market player; and (iii) society as consumer of product and service.


Focusing on supply of HSD for industrial sector, business entitiy suffered of significant losses caused by both decreasing MOPS price and increasing foreign exchange (Rp/US$) because imported HSD is paid using US$ meanwhile domestic sales using Rp. In reference to that condition, understanding of the structure of HSD supply and sales as well as financial structure is needed. Then, scenarios and policy options of HSD supply is developed.Simulation result showed that assuming business as usual, cash flow keep going down which means losses and will cause bankrupt as well as current ratio that indicates unhealthy financial condition of business entitiy. Further impact is no more operating wholesale business entity leading to monopoly market (only one player as representative of government obligation to supply and distribute oil fuel in Indonesia).Management strategies could be carried out are capital injection from holding company to overcome limitation of working capital, shortening time to collect acount receiveable, discount pricing to customer who pay cash in delivery, changing sales system from wholesale to retail, and converting all loan in dollar to rupiah. Petroleum reforming process shall be suppoted by government policy which reflecting GCG principles. Market mechanism failure could be sourced from monopoly and caused energy self-sufficiency is hard to achieve. Effective approach for GoI is to continue GCG implementation into positive law as well as established law enforcement.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Dr. Ir. Muhammad Tasrif, M.Eng, Editor: Alice Diniarti

File PDF...