Path: Top > S2-Theses > Development Studies-SAPPK > 2017

ANALISIS DIAMETRAL PARADOKSAL PRIVATISASI AIR DAN AIR BERFUNGSI SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI

ANALYSIS OF PARADOXAL DIAMETRAL WATER PRIVATIZATION AND WATER WITH SOCIAL FUNCTION IN WATER MANAGEMENT RESOURCES OF INDONESIA

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:22
Oleh : KHAMDANAH NIM: 24015305, S2 - Development Studies
Dibuat : 2017-09-20, dengan 1 file

Keyword : UU Sumber Daya Air, privatisasi air, hak atas air.
Subjek : AIR BERSIH

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, tidak seorangpun yang bisa hidup tanpa air dan tidak bisa disubstitusikan. Sebagai kebutuhan dasar air merupakan persyaratan standar hidup yang layak untuk kesehatan setiap manusia. Pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketersediaan air yang cenderung semakin menurun. Ada pandangan bahwa air merupakan barang publik sementara sisi lain menyatakan air sebagai barang privat (ekonomi). Selain itu, Hak atas air menyiratkan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap air tanpa diskriminasi. Peran negara sangat diperlukan untuk mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.






Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis diametral paradoksal air sebagai barang ekonomi atau barang publik, analisis pengaturan pemenuhan hak atas air dan analisis pengaturan privatisasi air. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dari perspektif pengaturan (Undang-undang), menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik dokumentasi dan wawancara dengan informan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, matriks korelasi dan DPSIR.






Hasil penelitian menunjukkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah memberikan hak guna usaha air kepada swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya air sehingga muncul pemahaman air terhadap fungsi sosial dan fungsi ekonomi serta terjadinya privatisasi air yang dapat merugikan masyarakat. Atas pertimbangan ini, Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan keberlakuan UU Nomor 7 Tahun 2004 dan memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. UU Nomor 11 Tahun 1974 masih belum mengatur pemenuhan hak atas air dan pembatasan pengusahaan air. Melalui pengusahaan air, unsur swasta masih dimungkinkan melakukan pengusahaan air dan menyelenggarakan penyediaan air bersih/minum.






Alternatif model solusi yang ditawarkan adalah Penyusunan UU Sumber Daya Air dan peningkatan pelayanan publik penyediaan air bersih sebagai pemenuhan hak atas air oleh negara. Model solusi ini dilaksanakan melalui skenario pertama dan kedua sebagai alternatif, Penyusunan UU sumber daya air baru dan peningkatan pelayanan PDAM sebagai penyedia air bersih melalui keterlibatan swasta untuk pemenuhan hak atas air sebagai skenario pertama dan Memberikan peluang kepada swasta untuk masuk sebagai penyelenggara penyediaan air bagi masyarakat umum.






Kata Kunci: UU Sumber Daya Air, privatisasi air, hak atas air.

Deskripsi Alternatif :

Water is a basic human need, no one can live without water and can not be substituted. As the basic requirement of water is a requirement of a decent standard of living for the health of every human being. Population growth has an effect on water availability which tend to decrease. There is the view that water is a public good while the other side declares water as private (economic). In addition, the right to water implies that everyone has access to water without discrimination. The role of the state is necessary to organize and manage the water resources.






The study aimed to perform paradoxical diametral analysis of water as an economic or public goods good, analysis of water rights fulfillment arrangements and analysis of water privatization arrangements. The study used a qualitative approach with analysis from the perspective of the arrangement (Law), using data collection techniques done by way of documentation techniques and interviews with informants. Data analysis techniques used descriptive analysis techniques, correlation matrix and DPSIR.






The results of the research show that Law No. 7 of 2004 on Water Resources has given water rights to private parties to participate in the management of water resources so that water understanding of social function and economic function and the occurrence of water privatization can harm society. Based on this consideration, the Constitutional Court then canceled the enforcement of Law Number 7 Year 2004 and re-enacted Law Number 11 Year 1974 on Irrigation. Law No. 11 of 1974 still does not regulate the fulfillment of water rights and limits on water exploitation. Through water concession, the private element is still possible to conduct water concession and provide clean water supply.






Alternative models of solutions offered are the drafting of Water Resources Law and the improvement of public service of water supply as the fulfillment of the right to water by the state. This solution model is implemented through the first and second scenarios as an alternative, drafting new water resources law and improving PDAM services as a clean water provider through private involvement for the fulfillment of water rights as the first scenario and Providing the private sector with access to water supply general.






Keywords : Water Resources Law, Water Privatization, Rights to Water

Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • PEMBIMBING: Prof.Dr.Ir.Widyo Nugroho SULASDI, Editor: sarnya

File PDF...