Path: Top > S2-Theses > Mining Engineering-FTTM > 2013

KAJIAN TINGKAT KESIAPAN DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN OTONOMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI PAPUA BARAT

ANALYSIS OF REGIONAL CAPABILITY LEVEL IN THE IMPLEMENTATION OF MINERAL AND COAL RESOURCES AUTONOMY IN PAPUA BARAT

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 14:55:59
Oleh : JUANITA ROSALIA HORMAN (NIM : 22110008), S2 - Mining Engineering
Dibuat : 2013, dengan 8 file

Keyword : Otonomi daerah, Kesiapan daerah, Analisis SWOT, Analisis Faktor

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia, termasuk di dalamnya otonomi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, di mana diharapkan keberadaan sumber daya mineral dan batubara dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan perekonomian dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan berkelanjutan.


Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, otonomi daerah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Provinsi Papua Barat untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya. Dalam hal ini kewenangan yang menyangkut pengelolaan pertambangan sangatlah kompleks, sehingga akan selalu muncul kekhawatiran apakah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat siap dan mampu memikul kewenangan ini, karena dalam pelaksanaannya otonomi daerah membutuhkan proses yang panjang, di mana dalam proses ini terdapat banyak kendala dan hambatan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan kesiapan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Provinsi Papua Barat, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Papua Barat.


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk menyusun strategi pengembangan kesiapan daerah dalam mengelola potensi sumber daya mineral dan batubara yang dimilikinya. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan analisis faktor untuk mengetahui tingkat kesiapan daerah kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat dalam mengimplementasikan otonomi pada pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berdasarkan hasil keluaran analisis SWOT.


Berdasarkan hasil analisi SWOT, strategi yang perlu diterapkan dalam mengembangkan tingkat kesiapan daerah dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara dalam perspektif otonomi daerah adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, dengan demikian penerimaan daerah dari sektor pertambangan juga akan meningkat. Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman dengan cara meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya mineral dan batubara sehingga dapat mendorong masuknya investasi di daerah, dan mengubah persepsi negatif tentang kegiatan pertambangan. Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dengan cara melalui peningkatan pemahaman tentang otonomi daerah, peningkatan sistem informasi dan basis data sumber daya mineral dan batubara, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dan meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan status cadangan sumber daya mineral dan batubara, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.


Sedangkan berdasarkan hasil analisis faktor, Kabupaten yang dikelompokkan ke dalam kesiapan pengelolaan rendah adalah Kabupaten Teluk Bintuni dengan nilai skor faktor sebesar -2,01. Kabupaten yang dikelompokkan ke dalam kesiapan pengelolaan sedang adalah Kabupaten Fak-Fak dan Sorong dengan nilai skor faktor berturut-turut 0,45 dan 0,27. Dan Kabupaten yang dikelompokkan ke dalam kesiapan pengelolaan tinggi dengan nilai skor faktor sebesar 1,29 adalah Kabupaten Raja Ampat.

Deskripsi Alternatif :

Indonesia Act Number 22/1999 regulating Local Governance has been one of juridical bases for the development of regional autonomy in Indonesia, in which includes regulations about mining resources management. According to that regulation, it would be expected that the existence of better management of mining resources could enhance local communities' income, as well as contribute to economic development through increasing of added values. Thus, national development goals regarding prosperity and sustainability could be achieved.


Since decentralisation policy was implemented, Papua Barat province, including its regencies and cities, has been given wider opportunities in order to plan and develop its own area. In terms of authority of mineral and coal resources management, it seems to be very complicated owing to various influential factors, so a question that usually appears to be answered is that has local government of Papua Barat been able and had capability in implementing this policy. This might occur because in the long term process of autonomy implementation, there would be a number of constrains. Therefore, it would require strategic and comprehensive steps not only in planning, but also in real actions, so that local and regional capability in Papua Barat area could be improved and its optimum benefits could be enjoyed by people living in Papua Barat.


In this research, data regarding mineral and coal resources, human resources, organisation and management, local regulation, and gross regional incomes were collected from four sample areas; Fak-fak, Sorong, Raja Ampat and Teluk Bintuni. Data were then analysed using both qualitative and quantitative methods. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) model was applied to alternate developmental strategies relating to managing mineral and coal resources. The next stage was utilizing factor analysis, based on SWOT results, to range level of capability of each sample area associating with autonomy of mining sector management.


According to SWOT model, there were several strategies relating to managing mining sector in autonomy views that can be implemented. Firstly, strategy associating with utilizing entire strengths and achieving opportunities can be applied through increasing responsibly exploration and exploitation of mineral and coal resources, which can generate increasingly local and regional incomes. Secondly, strategies relating to utilizing strengths in order to handle threats can be implemented through enhancing accessibilities to mineral and coal resources, so it can lead to the increase of capital investment, and changing negative mindset of mining resources management. Moreover, strategies regarding utilizing opportunities to minimizing weaknesses can be applied through enlightening the concept of regional autonomy, improving data and information management systems, and increasing human resources capacity. Furthermore, strategies relating to minimizing weaknesses and addressing threats can be implemented through strengthening inter-institutions′ networks and coordinations, improving status of mineral and coal resources, conducting mining activities′ supervisions and controls.


Factor analysis results showed that Teluk Bintuni regency was classified into low level of capability with the factor score -2,01. Meanwhile, Fak-fak and Sorong were categorized into medium level of capability with the factor scores 0,45 and 0,27 respectively. Raja Ampat regency had factor score 1,29, and was classified into high level of capability.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id