Path: Top > S2-Theses > Urban and Regional Planning-SAPPK > 2018

TATA KELOLA JARINGAN UNTUK KEBERLANGSUNGAN PARIWISATA BERDASARKAN EKOLOGI KEHUTANAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR

NETWORK GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE FOREST ECO-BASED TOURISM: A CASE STUDY IN MADIUN REGENCY, EAST JAVA PROVINCE

Master Theses from JBPTITBPP / 2018-07-11 10:31:36
Oleh : INDRA SUDARSONO (NIM: 25417051), S2 - Regional and City Planning-SAPPK
Dibuat : 2018-07-11, dengan 2 file

Keyword : Ekowisata, keberlangsungan, tata kelola jaringan
Subjek : Pariwisata
Nomor Panggil (DDC) : 338.4791

Saat ini dengan semakin meluasnya pariwisata di seluruh dunia dengan berbagai sektor, membuat Indonesia juga mengintensifkan pariwisata melalui Undang-undang no 9 tahun 2010 tentang pariwisata dengan dukungan pesona alam yang luar biasa. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada pemerintah provinsi dan kota / kabupaten untuk meningkatkan sektor pariwisata sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing-masing daerah.

Kabupaten Madiun sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur memiliki potensi alam yang sangat indah dan budaya yang unik. Melalui program yang dicanangkan oleh Bupati pada tahun 2016 untuk meningkatkan sektor pariwisata, Kabupaten Madiun diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan domestik dan asing. Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (PPP = Public Private Partnership) adalah program baru pemerintah yang merupakan upaya pemerintah untuk bekerja sama dengan badan usaha baik negeri maupun swasta dalam mengelola pembangunan di berbagai sektor, salah satunya merupakan sektor pariwisata sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden 38 / 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Swasta atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bab 3 bab 5 ayat 2, poin p. Infrastruktur pariwisata.

Dengan dua hal ini, tesis di sini akan membahas lebih jelas apakah kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dapat diterapkan untuk pariwisata di Kabupaten Madiun. Dan untuk langkah lebih lanjut, apakah itu berlaku untuk kawasan wisata berbasis ekowisata, dan bagaimana peran pemuda atau komunitas lokal atau peran masyarakat lokal ketika kerjasama pemerintah perusahaan berlaku, serta bagaimana pembagian pendapatan dari penerimaan tiket dan hasil manajemen antara pemerintah, entitas bisnis, dan masyarakat setempat.

Deskripsi Alternatif :

Nowadays with the increasingly widespread tourism around the world with various sectors, making Indonesia also intensify tourism through Law no 9 of 2010 on tourism with the support of extraordinary natural charm. The government provides socialization or appeal to the provincial and municipal / district governments to raise the tourism sector in accordance with the potential that it has in each region.

Madiun Regency as one of the regencies in East Java has a very beautiful natural potential and unique culture. Through the program activated by the Regent in 2016 to boost the tourism sector, Madiun Regency is expected to become one of the tourist destinations of interest to domestic and foreign tourists. Cooperation between government and business entities (PPP = Public Private Partnership) is a new program of government which is a government effort to cooperate with business entities both public and private in managing development in various sectors, one of the tourism as stated in Presidential Decree 38/2015 about Public Private Partnership or government cooperation with the business entity in the provision of infrastructure chapter 3 chapter 5 verse 2, point p. Tourism infrastructure.

With these two things, the thesis here will discuss more clearly whether government cooperation with business entities can be applied to tourism in Madiun District. And for further steps, is it applicable for ecotourism-based tourist areas, and how the role of youth or local community or local people's role when the government co-operation of the enterprise is applicable, as well as how the revenue share of the admission ticket and management results between government, business entities, and local communities.


Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS2 - Regional and City Planning-SAPPK
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Heru Purboyo Hidayat Putro, Ir.,DEA., Ph.D, Editor: Yoninur Almira

File PDF...