Path: Top > Gray Literatures > S > Suhardi > 2005

STUDI KELAYAKAN IMPLEMENTASI LAYANAN MULTIMEDIA MELALUI BROADBAND WIRELESS ACCESS MMDS DI INDONESIA

Proceeding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, Institut Teknologi Bandung, 3-4 Mei 2005
Gray literature from JBPTITBPP / 2007-02-14 18:47:29
Oleh : Suhardi, Dr.Ir., M.Sc., Laboratorium Sinyal dan Kendali (suhardi@lss.ee.itb.ac.id)
Dibuat : 2005-05-03, dengan 1 file

Keyword :

Multilayanan, Jaringan nirkabel pitalebar (broadband wireless access), MMD, Kajian teknologi, Studi kelayakan, Kebijakan umum, Public-private participation


Abstrak:

Layanan multimedia berbasis broadband wireless access (BWA) memiliki cakupan teknologi, frekuensi dan regulasi yang beragam. Keanekaragaman tersebut mengakibatkan struktur industri layanan multimedia tidak memperoleh skala ekonomi yang tinggi jika diimplementasikan di satu negara, sehingga penyelenggara layanan dan pelanggan akan menanggung biaya relatif tinggi. Hal yang sama terjadi di Indonesia, yakni dualisme regulasi di industri layanan multimedia yang diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002.

Sebelum layanan multimedia berbasis BWA mengadopsi beragam jenis teknologi dan frekuensi band diimplementasikan, maka perlu adanya pengkajian pemilihan teknologi, frekuensi, channeling plan, kelayakan ekonomi dan skenario implementasi sebagaimana yang ditulis dalam penelitian ini. Benchmarking implementasi layanan multimedia BWA di beberapa negara untuk aspek teknologi dan model bisnis diperoleh dari websites dan publikasi umum. Informasi tersebut sebagai bahan olahan untuk melakukan studi kasus di 32 kota besar.

Studi kasus dilaksanakan dengan mengolah data sekunder (populasi, GDP dan semua data yang berkaitan dengan forecasting demand layanan multimedia) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) untuk 32 kota besar. Forecasting dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun kedepan dengan mengacu nilai pertumbuhan (CA GR) data sebelumnya.

Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya 16 kola besar yang layak secara ekonomi mengimplementasikan layanan BWA pada frekuensi band MMDS 2.5 GHZ dengan menggunakan teknologi DVB-T. Untuk pemerataan layanan multimedia di daerah, maka partisipasi pemerintah daerah, investor (pemegang lisensi) dan mitra investor (financial dan technological investors) sangat diperlukan. Partisipasi ketiga belah pihak tersebut dapat diakomodasikan ke dalam bentuk pola kerjasama. Build Operate and Transfer (BOT) merupakan pola kerjasama yang paling cocok untuk model implementasi layanan multimedia di daerah. Hal ini dikarenakan kebutuhan investasi yang relatif sedikit (US$ 3.8 juta).

Berdasarkan analisa keseluruhan, implementasi layanan multimedia berbasis BWA harus diimplementasikan secepat mungkin dengan membuat peraturan yang berkaitan dengan jenis teknologi, alokasi frekuensi dan jumlah penyelenggara layanan di masing-masing wilayah.

Deskripsi Alternatif :

Abstrak:

Layanan multimedia berbasis broadband wireless access (BWA) memiliki cakupan teknologi, frekuensi dan regulasi yang beragam. Keanekaragaman tersebut mengakibatkan struktur industri layanan multimedia tidak memperoleh skala ekonomi yang tinggi jika diimplementasikan di satu negara, sehingga penyelenggara layanan dan pelanggan akan menanggung biaya relatif tinggi. Hal yang sama terjadi di Indonesia, yakni dualisme regulasi di industri layanan multimedia yang diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002.

Sebelum layanan multimedia berbasis BWA mengadopsi beragam jenis teknologi dan frekuensi band diimplementasikan, maka perlu adanya pengkajian pemilihan teknologi, frekuensi, channeling plan, kelayakan ekonomi dan skenario implementasi sebagaimana yang ditulis dalam penelitian ini. Benchmarking implementasi layanan multimedia BWA di beberapa negara untuk aspek teknologi dan model bisnis diperoleh dari websites dan publikasi umum. Informasi tersebut sebagai bahan olahan untuk melakukan studi kasus di 32 kota besar.

Studi kasus dilaksanakan dengan mengolah data sekunder (populasi, GDP dan semua data yang berkaitan dengan forecasting demand layanan multimedia) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) untuk 32 kota besar. Forecasting dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun kedepan dengan mengacu nilai pertumbuhan (CA GR) data sebelumnya.

Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya 16 kola besar yang layak secara ekonomi mengimplementasikan layanan BWA pada frekuensi band MMDS 2.5 GHZ dengan menggunakan teknologi DVB-T. Untuk pemerataan layanan multimedia di daerah, maka partisipasi pemerintah daerah, investor (pemegang lisensi) dan mitra investor (financial dan technological investors) sangat diperlukan. Partisipasi ketiga belah pihak tersebut dapat diakomodasikan ke dalam bentuk pola kerjasama. Build Operate and Transfer (BOT) merupakan pola kerjasama yang paling cocok untuk model implementasi layanan multimedia di daerah. Hal ini dikarenakan kebutuhan investasi yang relatif sedikit (US$ 3.8 juta).

Berdasarkan analisa keseluruhan, implementasi layanan multimedia berbasis BWA harus diimplementasikan secepat mungkin dengan membuat peraturan yang berkaitan dengan jenis teknologi, alokasi frekuensi dan jumlah penyelenggara layanan di masing-masing wilayah.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiL
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Penulis 2
    Hary Sucipto

    Scan:
    Ena Sukmana (2006-02-13), Editor:

File PDF...