Path: Top > Gray Literatures > O > Ofyar_Z._Tamin > 2002

PERAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM USAHA PENINGKATAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI PERKOTAAN DI INDONESIA

Workshop Nasional Evaluasi Kebijakan Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan,
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jakarta, 13-14 Agustus 2002

Gray literature from JBPTITBPP / 2007-02-14 18:48:06
Oleh : Ofyar Z. Tamin, Prof.Dr.Ir., Department of Civil Engineering (ofyar@trans.si.itb.ac.id)
Dibuat : 2002-08-14, dengan 1 file

Keyword :

Perlindungan konsumen, Peningkatan pelayanan, Jasa transportasi perkotaan


Abstrak:

Angkutan umum sangat sering dituduh menjadi penyebab kemacetan di semua kota-kota besar di Indonesia. Perencanaan sistem operasi pergerakan angkutan umum yang tidak menyeluruh akan menambah permasalahan kemacetan yang telah ada. Selain itu, seiring dengan tuntutan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), maka dalam tahun-tahun terakhir kecenderungan pelaksanaan reformasi di bidang pelayanan jasa publik dirasakan oleh masyarakat semakin mendesak. Nampaknya hal ini diperkuat oleh iklim keterbukaan politik dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih transparan dengan mempertimbangkan hak-hak konsumen jasa publik. Alasan yang memperkuat asumsi tersebut adalah, bila mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat lemah, maka pengelolaan jasa publik menjadi tidak efisien, manajemen salah urus serta timbulnya peluang untuk melakukan korupsi, yang pada akhirnya beban besar dalam biaya pengelolaan harus dipikul oleh masyarakat konsumen tanpa diimbangi oleh peningkatan pelayanan yang semestinya dapat dipenuhi.

Prioritas utama bagi masyarakat dalam pemenuhan jasa publik masih didominasi oleh kebutuhan akan transportasi. Banyak harapan yang diinginkan masyarakat pada penyediaan jasa ini yang intinya mengarah pada sikap keterbukaan dalam penentuan kebijakan dan perbaikan manajemen pengelolaannya agar di masa mendatang dapat bersaing secara sehat menghadapi era pasar terbuka, serta semakin kritisnya sikap masyarakat konsumen pengguna jasa transportasi. Untuk itu dibutuhkan wacana dimana masyarakat dapat berperan serta dalam pembenahan pelayanan jasa transportasi publik. Dengan adanya respon yang kuat dari berbagai pihak yang membidangi sektor transportasi tersebut, maka implementasi di lapangan terutama pada pelayanan jasa transportasi publik sudah waktunya untuk diwujudkan agar momentum keterbukaan ini menghasilkan proses ke arah perbaikan jasa transportasi publik yang berkelanjutan. Tulisan ini menguraikan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam peningkatan kontrol masyarakat yang perlu dilakukan dan beberapa usaha perbaikan sistem transportasi angkutan umum yang perlu dilakukan dalam usaha untuk memecahkan masalah transportasi di perkotaan

Deskripsi Alternatif :

Abstrak:

Angkutan umum sangat sering dituduh menjadi penyebab kemacetan di semua kota-kota besar di Indonesia. Perencanaan sistem operasi pergerakan angkutan umum yang tidak menyeluruh akan menambah permasalahan kemacetan yang telah ada. Selain itu, seiring dengan tuntutan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), maka dalam tahun-tahun terakhir kecenderungan pelaksanaan reformasi di bidang pelayanan jasa publik dirasakan oleh masyarakat semakin mendesak. Nampaknya hal ini diperkuat oleh iklim keterbukaan politik dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih transparan dengan mempertimbangkan hak-hak konsumen jasa publik. Alasan yang memperkuat asumsi tersebut adalah, bila mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat lemah, maka pengelolaan jasa publik menjadi tidak efisien, manajemen salah urus serta timbulnya peluang untuk melakukan korupsi, yang pada akhirnya beban besar dalam biaya pengelolaan harus dipikul oleh masyarakat konsumen tanpa diimbangi oleh peningkatan pelayanan yang semestinya dapat dipenuhi.

Prioritas utama bagi masyarakat dalam pemenuhan jasa publik masih didominasi oleh kebutuhan akan transportasi. Banyak harapan yang diinginkan masyarakat pada penyediaan jasa ini yang intinya mengarah pada sikap keterbukaan dalam penentuan kebijakan dan perbaikan manajemen pengelolaannya agar di masa mendatang dapat bersaing secara sehat menghadapi era pasar terbuka, serta semakin kritisnya sikap masyarakat konsumen pengguna jasa transportasi. Untuk itu dibutuhkan wacana dimana masyarakat dapat berperan serta dalam pembenahan pelayanan jasa transportasi publik. Dengan adanya respon yang kuat dari berbagai pihak yang membidangi sektor transportasi tersebut, maka implementasi di lapangan terutama pada pelayanan jasa transportasi publik sudah waktunya untuk diwujudkan agar momentum keterbukaan ini menghasilkan proses ke arah perbaikan jasa transportasi publik yang berkelanjutan. Tulisan ini menguraikan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam peningkatan kontrol masyarakat yang perlu dilakukan dan beberapa usaha perbaikan sistem transportasi angkutan umum yang perlu dilakukan dalam usaha untuk memecahkan masalah transportasi di perkotaan


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiD
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Penulis 2:
    Hedi Hidayat, Ir., M.Sc.
    hedi@trans.si.itb.ac.id

    Penulis 3:
    Imam Aschuri

    Penulis 4:
    Dwi Prasetyanto

    Scan:
    Ena Sukmana, S.Sos.
    (2006-07-13)
    ena506@yahoo.co.id, Editor:

File PDF...

  • File hanya bisa diakses di Perpustakaan Pusat ITB.

    Download Image
    File : 2002_GL_PP_TAMIN_45.pdf

    (122558 bytes)
    PERAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM USAHA PENINGKATAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI PERKOTAAN DI INDONESIA