Path: TopS2-ThesesDevelopment Studies-SAPPK2011

REPOSISI MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN LOKALITAS DI ACEH (Studi Kasus : Peran Mukim dalam Tata Kelola Sumberdaya Alam di Kota Lhokseumawe)

MUKIM REPOSITION ON ACEH LOCAL GOVERNMENT SYSTEM (Case Study: The Role of Mukim on Natural Resources Governance in Lhokseumawe Municipal)

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:20
Oleh : EVA JULIANTI (NIM : 24009032); Pembimbing : Ir. Andi Oetomo, MPL, S2 - Development Studies
Dibuat : 2011, dengan 9 file

Keyword : Mukim, Reposisi, Kota Lhokseumawe.

Formalisasi mukim ke dalam sistem pemerintahan daerah ternyata menimbulkan kondisi yang dilematis di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh salah satunya adalah di Kota Lhokseumawe. Secara de jure keberadaan mukim telah diakui melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai lembaga pemerintahan sekaligus lembaga adat formal tetapi secara de facto mukim yang ada saat ini tidak lebih sebagai lembaga adat non formal yang tidak punya kuasa untuk memerintah. Pada akhirnya mukim menghadapi persoalan legitimasi kekuasaan formal dan peningkatan bobot fungsi sehingga perlu dilakukan reposisi yang tepat di dalam sistem pemerintahan lokalitas melalui perannya dalam tata kelola sumberdaya alam perikanan dan kelautan di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi


kasus. Untuk mencapai tujuannya yaitu mereposisi mukim dalam sistem pemerintahan lokalitas maka dilakukan lima sasaran meliputi identifikasi struktur kelembagaan, identifikasi stakeholder mukim, identifikasi urusan-urusan mukim, identifikasi peran mukim dalam pembangunan, dan penentuan reposisi mukim dalam sistem pemerintahan lokalitas di Lhokseumawe. Transformasi mukim secara kasat mata telah membawa perubahan dengan


munculnya unsur-unsur kelengkapan mukim tetapi tidak terjadi peningkatan fungsi dan peran sama seperti di masa orde baru. Kebijakan pemerintahan mukim secara top down telah diputuskan pada tataran provinsi melalui Qanun Aceh tentang Pemerintahan Mukim. Dengan berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan karakteristik Kota Lhokseumawe maka reposisi mukim dalam penelitian ini dilakukan secara bottom up berdasarkan pembagian urusan-urusan yang tegas sesuai dengan kondisi yang ada di Lhokseumawe.

Deskripsi Alternatif :

Mukim formalisation into local government system has create dilematic condition in some district of Aceh Province such as Lhokseumawe. Mukim existence has


been admitted by Aceh legislation rule as formal government system. In reality, mukim is not more than nonformal powerless institution. Mukim faces a low


power of formal legitimate problem which increasing and reposition the role power is necessery to do through natural resources government such as Marine and fisheries in Lhokseumawe. This research conduct through an explorative qualitative approach based on case study. To achieve its repositioning, there are five steps that necessary to do by mukim; (i) institution structure reidentification, (ii) mukim stakeholder identification, (iii) mukim function identification, (iv) mukim development role, and (v) defining mukim reposistion in local Lhokseumawe government system. Mukim transformation has lead some changes by arising some supporting mukim elements even without any function improvement as in the orde baru era. Mukim government policy driven by the top down province by Qanun Aceh. Based on Autonomy, Lhoksumawe mukim reposistion reserch conduct by bottom up approach by strict divide of each function in Lhoksumawe condition.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Ir. Andi Oetomo, MPL, Editor: Alice Diniarti

File PDF...