Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Achmad Ghazali, Ph.D., Editor: Roosalina Vanina Viyazza

File PDF...

Path: Top > S2-Theses > Business Administration-SBM > 2018

ANALISIS DUNN TERHADAP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL INDONESIA

DUNN ANALYSIS ON INDONESIAN ENERGY POLICY

Master Theses from JBPTITBPP / 2018-06-09 11:11:50
Oleh : ERY DWIANI (NIM 29316007), S2 - Business Administration-SBM
Dibuat : 2018-06-09, dengan 1 file

Keyword : Kebijakan Energi Nasional, Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Umum Energi Daerah, Dunn Policy Analysis.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan pengelolaan energi nasional, maka diperlukan adanya Kebijakan Energi Nasional yang kompresensif dan dapat merupakan pedoman yang memberikan arah pengelolaan energi nasional ke depan. Sebagai amanat dari Kebijakan Energi Nasional yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, telah ditetapkan Rencana Umum Energi Nasional pada tahun 2017, dan sebagai bentuk jabaran dari Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah Daerah dengan bantuan Pemerintah menyusun Rencana Umum Energi Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Tugas Akhir ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis Kebijakan menurut William Dunn dengan cara membandingkan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil interview mengenai kondisi pada saat ini. Kesenjangan tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan solusi yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan penyusunan Rencana Umum Energi Derah sebagai salah satu bentuk implementasi dari Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Hasil dari analisis menunjukan bahwa terdapat permasalahan dalam mengimplementasikan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional, antara lain: 1) Setelah 4 (empat) tahun ditetapkan, rasio elektrifikasi Indonesia yang masih belum mencapai 100%; 2) Kebijakan mengenai Cadangan Penyangga Energi belum ada; 3) Masih kurangnya pemahaman baik masyarakat maupun pemerintah daerah mengenai pentingnya peran energi; 4) Rencana Umum Energi Daerah belum ditetapkan; 5) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dari pemerintah daerah; dan 6) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Secara umum, Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional memiliki tujuan yang baik dan harus dilanjutkan. Berdasarkan analisis, maka dirumuskan solusi yang harus diambil Pemerintah untuk memperbaiki situasi, antara lain: 1) Pemerintah membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah; 2) Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran energi dengan melaksanakan sosialisasi secara besar; 3) Konsistensi Pemerintah Daerah dalam prioritas pengembangan energy yang akan dituangkan dalam Rencaan Umum Energi Daerah; 4) Peningkatan koordinasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; 5) Merubah paradigma perencanaan energi dari supply side ke demand side yaitu berdasarkan kebutuhan dari daerah; 6) RUED diharapkan dapat meningkatkan sektor industri di daerah;7) Review kebijakan di bidang energi.

Deskripsi Alternatif :

This final project is carried out by using the Policy Analysis method according to William Dunn by comparing the policy that has been established with the results of the interview on the condition at this time. The gap is a problem that requires an appropriate solution in implementing the established policy and the preparation of the Regional General Energy Plan as a form of implementation of the National Energy Policy and the National General Energy Plan. The results of the analysis show that there are problems in implementing the National Energy Policy and General Plan of National Energy, among others: 1) After 4 (four) years determined, the electrification ratio of Indonesia which still has not reached 100%; 2) Policies on the Buffer Stock of Energy have not existed; 3) There is still a lack of understanding of both the community and local government regarding the importance of energy roles; 4) The Regional General Energy Plan has not been set; 5) Limited budget and human resources of local government; and 6) Lack of communication and coordination between government and local government.

In general, the National Energy Policy and the General Plan of National Energy have a good purpose and should proceed. Based on the analysis, then formulated the solution that must be taken by the Government to improve the situation, among others: 1) The Government assists the Regional Government in the preparation of the General Plan of Regional Energy; 2) Increasing people's understanding of the importance of energy role by implementing socialization on a large scale; 3) Consistency of Regional Government in energy development priority that will be poured in General Plan of Regional Energy; 4) Improved coordination between the Government and Local Government; 5) Changing the energy planning paradigm from supply side to demand side that is based on requirement from region; 6) Regional Energy General Plan is expected to increase the industrial sector in the region 7) Review of energy policy.

Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS2 - Business Administration-SBM
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id