Path: Top > S1-Final Project > Urban and Regional Planning-SAPPK > 2009

TILIKAN PELUANG PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM ATAS KEBIJAKAN PENGHAPUSAN UTANG BERSYARAT BERDASARKAN KELAYAKAN FINANSIAL (Studi Kasus: PDAM Kota Bandung)

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:30:33
Oleh : ERWIN NUGRAHA (NIM 15404007), S1 - Regional and City Planning Study Programme
Dibuat : 2009, dengan 7 file

Keyword : public urban services, piped water supply, supply-led approach, demand-side management, air sebagai barang ekonomi, keadilan dan hak atas air

Pelayanan umum perkotaan (public urban services) melalui penyediaan air pipa (piped water supply) sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan pemerintah adalah untuk mewujudkan "livability" bagi seluruh penduduk kota. Hak asasi manusia terhadap pemenuhan ketersediaan air juga telah dijamin secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai kovenan, deklarasi, dan regulasi nasional. Namun, PDAM Kota Bandung sebagai salah satu PDAM tidak sehat se-Indonesia yang melandaskan praktek penyediaan layanan berdasarkan prinsip "supply-led approach" menghadapi berbagai kendala dan kelemahan yang mengakibatkan pemenuhan pelayanan air minum menjadi rendah dan kurang memuaskan. Salah satu penyebab utamanya adalah pentarifan yang rendah dalam memenuhi aliran biaya dan beban pembayaran utang yang besar. Oleh karenanya, dalam upaya perbaikan pelayanan air minum perkotaan, maka diterbitkan Kebijakan Penghapusan Utang Bersyarat melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.05/2008.

Penerbitan Kebijakan Penghapusan Utang Bersyarat tersebut diharapkan mampu memberikan peluang bagi peningkatan pelayanan terutama untuk mencapai cakupan layanan sebesar 80% pada tahun 2015. Namun demikian, pelaksanaannya tidaklah semudah perumusannya. Kesulitan yang dihadapi adalah pengejawantahan rencana dalam kebijakan tata kelola pelayanan air minum di Kota Bandung, yang terkait erat dengan prinsip instrumen (finansial). Oleh karenanya, tinjauan dari aspek finansial sangat penting dilakukan karena merupakan prasyarat bagi penciptaan pelayanan dan keberlanjutan pemenuhan pelayanan air minum. Lebih lanjut, tujuan dari studi adalah untuk "menilik peluang peningkatan cakupan layanan air minum sebesar 80% pada tahun 2015 atas penerapan Kebijakan Penghapusan Utang Bersyarat berdasarkan kelayakan finansial", dengan rincian sasaran: (1) identifikasi permintaan dan produksi air terhadap proyeksi pertumbuhan penduduk dan rencana cakupan layanan; (2) identifikasi struktur pembiayaan: proyeksi biaya dan penerimaan; dan (3) tinjauan kelayakan secara finansial. Metoda pendekatan studi meliputi: (1) analisis deskriptif; (2) analisis sekunder; dan (3) analisis kelayakan finansial melalui tinjauan kriteria evaluasi investasi: net present value (NPV), internal rate of return (IRR), dan analisis sensitivitas.

Pelaksanaan studi menghasilkan temuan studi dari sisi: (1) permintaan dan produksi air, bahwa peningkatan cakupan layanan melalui sambungan rumah tangga dan kran umum meningkatkan jumlah permintaan air yang harus dipenuhi melalui produksi air, PDAM Kota Bandung harus: membeli air kepada PDAM lain mulai tahun 2009, menurunkan kehilangan air sebesar 5,74% per tahun, melakukan peningkatan sambungan rumah tangga sebesar 19,50% per tahun, dan menambah kran umum sebanyak 99 buah; (2) struktur pembiayaan, bahwa biaya dan penerimaan masing-masing mengalami peningkatan rata-rata sebesar 29,75% dan 27,51%; dan (3) kelayakan finansial, diketahui bahwa besar NPV: Rp. – 302.687.941.921, IRR tidak dapat diperoleh, dan dari analisis sensitivitas, kelayakan ditentukan dari penjabaran "tarif lebih besar dari biaya dasar". Selanjutnya, kesimpulan dari studi adalah bahwa peningkatan cakupan layanan dinilai tidak akan terjadi, karena penerapan Kebijakan Penghapusan Utang Bersyarat berdasarkan kelayakan finansial dinilai tidak layak diterima. Peningkatan dapat terjadi jika klausul "tarif lebih besar dari biaya dasar" dijabarkan dengan syarat memenuhi peningkatan dengan besar minimum yang tetap. Peningkatan tersebut untuk memperoleh penerimaan yang memenuhi aliran biaya setelah dihitung berdasarkan nilai sekarang pada "periode kenaikan tarif" yang diterapkan. Selain itu, peningkatan juga harus memenuhi jaminan atas keadilan dan hak atas air, penerapan "demand-side management", dan prinsip air sebagai barang ekonomi melalui pentarifan serta prinsip keterjangkauan sebagai penentu keberhasilan pelaksanaannya.

Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Widiarto, Ir., MCRP., Ph.D., dan Sri Maryati, ST., MIP., Editor: Vika A. Kovariansi

File PDF...