Path: TopS2-ThesesDevelopment Studies-SAPPK2017

IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADUAN WARGA PURWAKARTA (LA PEWARTA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWAKARTA (PERSPEKTIF ENTREPRENEURIAL BUREAUCRACY)

THE IMPLEMENTATION OF LAYANAN PENGADUAN WARGA PURWAKARTA (LA PEWARTA) AS AN EFFORT TO ENHANCE INFORMATION SERVICES AND COMMUNITY COMPLAINTS IN PURWAKARTA REGENCY (ENTREPRENEURIAL BUREAUCRACY PERSPECTIVE)

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-10-02 18:12:28
Oleh : EKA HERWIN NANDIHARDHIKA SADIKIN NIM: 24014012, S2 - Development Studies-SAPPK
Dibuat : 2017-10-02, dengan 1 file

Keyword : entrepreneurial bureaucracy, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Kabupaten Purwakarta.
Subjek : Pelayanan Publik
Kepala Subjek : Pelayanan

Otonomi daerah yang merupakan bagian dari desentralisasi pemerintahan bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pembagian kekuasaan antar daerah yang mapan dimana pemerintah pusat dapat meningkatkan kapasitas, memperoleh dukungan masyarakat, dan mengawasi pembagian sumber daya dengan seadil-adilnya. Tujuan penting lain dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui gagasan pemimpinnya, H. Dedi Mulyadi, SH., mencoba berinovasi dengan membentuk Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (PLIPMAS) dan mengimplementasikan Layanan Pengaduan Warga Purwakarta (La Pewarta), yaitu suatu aplikasi online berbasis layanan pesan singkat (SMS – Short Message Service) memenuhi kebutuhan informasi dan pengaduan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman terkait implikasi pengimplementasian La Pewarta pada pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukenali jejaring relasi yang terjalin dan menggunakan basis teori Actor-Network Theory (ANT). Dengan strategi studi kasus peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi La Pewarta belum efektif meningkatkan pelayanan publik. Jejaring antara Pemerintah Daerah, La Pewarta, PLIPMAS, dan masyarakat walaupun minim tetapi menunjukkan pola yang dapat mengarah pada perbaikan sistem pelayanan publik yang terkait dengan kebutuhan akan informasi dan penanganan aduan. Penerapan sistem reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) yang jelas dan terukur, mekanisme pengawasan internal yang terpadu, pembentukan unit tanggap atau reaksi cepat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan partisipasi publik yang aktif menjadi penting untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat.

Kata kunci: entrepreneurial bureaucracy, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Kabupaten Purwakarta.

Deskripsi Alternatif :

Regional autonomy that is part of decentralized governance aims to create an established system of inter-regional power sharing where the central government can improve capacity, gain public support, and oversee the distribution of resources as fairly as possible. Another important goal of decentralization policy implementation is to encourage improved public services from local governments to their communities. Bureaucracy reform aims to realize good governance and improve public services. The Regional Government of Purwakarta Regency through the idea of its leader, H. Dedi Mulyadi, SH., Tried to innovate by establishing the Center for Information Services and Complaints Society (PLIPMAS – Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat) and implement Purwakarta Citizens Service (La Pewarta – Layanan Pengaduan Warga Purwakarta), an online application based on short message service (SMS) meet the needs of information and public complaints.

This study was conducted with the aim to gain an understanding of the implications of implementing La Pewarta on public services in Purwakarta District. The study used a qualitative approach to identify the linked networks of relationships and use the theoretical basis of Actor-Network Theory (ANT). With case study strategy the researcher collects complete information using various data collection procedures based on predetermined time.

The results show that La Pewarta implementation has not been effective in improving public services. The network between the local government, La Pewarta, PLIPMAS, and the community is minimal, but shows a pattern that can lead to improvements in the public service system related to the need for information and complaints handling. Implementation of clear and measurable rewards and punishment systems, integrated internal control mechanisms, the formation of responsive units or rapid reaction in every regional device organization (OPD – Organisasi Perangkat Daerah), and active public participation are essential to improve government performance regions in providing services to the community.

Keyword: entrepreneurial bureaucracy, bureaucracy reformation, public services, Purwakarta Regency.

Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Dr. Ir. Sonny Yuliar, Ph.D, Editor: sarnya

File PDF...