Path: Top > S2-Theses > Urban and Regional Planning-SAPPK > 2016

PENGARUH ASPEK EKONOMI, ASPEK PERTANAHAN DAN RUANG TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KAWASAN PERKOTAAN DAN IBUKOTA PROPINSI (Studi Kasus Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)

THE EFFECT OF ECONOMIC ASPECTS, LAND AND SPATIAL ASPECTS AGAINST THE NON-TAX STATE REVENUE (PNBP) IN THE URBAN AREA AND THE CAPITAL OF PROVINCE (Case Study at the Ministry of Agricultural and Spatial Planning/ National Land Agency)

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:25:30
Oleh : DANANG RIVADHONNI (NIM: 25414037), S2 - Regional and City Planning
Dibuat : 2016, dengan 7 file

Keyword : PNBP, Perkotaan, Tarif, APHT, Kredit Properti.

Kawasan Perkotaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan memerlukan pembiayaan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. PNBP dalam penelitian ini berdasarkan jenis dan dan tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kementerian Agraria dan Tata Ruang.



Penelitian ini akan meneliti pengaruh variabel bebas seperti Nilai Kredit Properti, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Luas Tanah Belum Bersertipikat, Luas Tanah Belum Terpetakan, Pertumbuhan Jumlah Properti dan Rata-rata Nilai Tanah terhadap realisasi PNBP. Analisa dilakukan dengan regresi yang dapat digunakan sebagai forecasting yang optimal. Penelitian ini juga melakukan tabulasi jawaban kuisoner yang disebarkan ke 74 Kantor Pertanahan. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa hanya variabel Nilai Kredit Properti yang berpengaruh signifikan terhadap total realisasi PNBP Kantor Pertanahan di Kawasan Perkotaan dan Ibukota Propinsi. Realisasi PNBP dapat dijelaskan sebesar 86,9% oleh nilai kredit properti, sedangkan secara parsial, nilai koefisien T sebesar 37.829 dengan signifikansi 0,000. Total realisasi PNBP di Kantor



Pertanahan pada kawasan perkotaan dipengaruhi oleh Nilai Kredit Properti karena setiap penjualan properti yang sangat tinggi ini selalu dicatatkan dengan layanan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Faktor lain yang, diperoleh dari hasil tabulasi kuisoner yaitu faktor ekonomi, sosial dan budaya serta kebijakan dan hukum. Hasil pengujian regresi dengan dependen variabel realisasi tiap-tiap jenis layanan PNBP, menunjukkan bahwa Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan; dipengaruhi signifikan oleh Kredit Properti dan PDRB. Pelayanan Pemeriksaan Tanah dipengaruhi signifikan oleh Kredit Properti, PDRB, Luas Tanah Belum Bersertipikat serta Luas Tanah Belum Terpetakan. Pelayanan Pertimbangan Teknis, dipengaruhi signifikan oleh Kredit, dan Pelayanan Informasi dipengaruhi oleh Kredit Properti dan PDRB. Banyak developer membeli bidang tanah kemudian melakukan pemecahan, pemisahan dan penggabungan sehingga diperlukan informasi pertanahan dan rentetan ulang layanan mulai pengukuran, penetapan batas, pemeriksaan tanah, pertimbangan teknis ijin lokasi dan pendaftaran tanah. Tanah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan dapat diagunkan developer ke bank. Ini sejalan dengan pertumbuhan properti dan kredit properti yang terus meningkat. PDRB tidak berpengaruh langsung terhadap PNBP namun lebih berhubungan dengan pemberian kredit properti



oleh bank (kondisi ekonomi pada syarat 5 C). Hasil penelitian menemukan bahwa nilai persamaan regresi yaitu Total Realisasi PNBP = 2700,314 juta rupiah + (0,003 x Nilai Kredit Properti) + error, maka dapat dilakukan forecasting, dan dapat dibandingkan dengan hasil analisis time series dari data historis realisasi PNBP serta hasil tabulasi kuisoner. Perencana di Kantor Pertanahan dan Biro Perencanaan dapat menggunakan hasil analisa ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi instansi. Hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan kebijakan pengenaan tarif PNBP. Lokasi studi pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKSN, PKN dan PKW dapat memberikan gambaran kuantitatif adanya kesenjangan aspek ekonomi, pertanahan dan ruang.

Deskripsi Alternatif :

Urban Area has an important role in national development. Development requires financing. Non-Tax



State Revenue (PNBP) is an instrument for the government to implement the development. PNBP in this study based on the type and and the tariffs on the National Land Agency (BPN)/Ministry of Agricultural and Spatial Planning. This study will examine the effect of independent variables such as Property Credit Value, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Inflation, Land Uncertipicated, Land Unmapped, Growth Properties and The Average of Land Value to the realization of non-tax



revenues. Regression analyzes were performed which can be used as a optima forecasting. The study also lists the appropriate answers to the questionnaire distributed to 74 of the Land Office. The test results showed that the only variable regression Property Credit Value that significantly influence the total realization of non-tax revenues of Urban Land Office and the Provincial Capital. The realization of non-tax revenues amounted to 86.9% can be explained by the value of property credit, while partial, amounting to 37 829 T coefficient values with a significance of 0.000. Total realization of non-tax revenues in the Land Office in urban areas affected by Property Credit Value for each sale of the property is very high is always listed with the service giving Mortgage Deed (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Another factor that is obtained from the questionnaire are



tabulated results of economic, social and cultural as well as policies and laws. Results of regression testing with the dependent variable realization of each type of service non-tax revenues, indicate that the Services Survey, Measurement and Mapping significantly influenced by the Property Credit and the GRDP. Land Inspection Service is influenced significantly by the Property Credit, the GRDP, Land Uncertipicated and Unmapped. Technical Advisory Services, influenced significantly by the Credit, and Information Services affected by the Property Credits and the GRDP. Many developers bought land parcels then split, splitting and merging so that the necessary land information and the barrage of services ranging measurements, setting boundaries, land examination, technical considerations and the location permit registration of land. Land became Certificate Broking (HGB) developer can be pledged to the bank. This is in line with the growth in property and property credits continue to rise. GRDP no direct impact on non-tax revenues, but more related to property lending by banks (in terms of economic conditions 5 C). The results found that the value of the regression equation is Total Actual PNBP = 2700.314 million + (0.003 x Property Value Credit) + error, it can be done forecasting, and can be compared with the results of the analysis time series of PNBP historical data, also tabulated results quisonaires, Planner at the Land Office and the Planning Bureau can use the results of this analysis tailored to the needs and conditions of the agency. The results of this study can also be associated with a policy of tariffs on non-tax revenues. Location studies on urban areas that serve as PKSN, PKN and PKW can provide a quantitative picture of the disparity of economic, land and space.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Ridwan Sutriadi ST, MT, Ph.D, Editor: PKL-SMK

File PDF...