Path: Top > S2-Theses > Geodesy and Geomatics Engineering-FITB > 2017

ANALISIS UNDANG-UNDANG KELAUTAN TERKAIT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA

MARITIME LAW ANALYSIS ASSOCIATED TO THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AS THE LARGEST ARCHIPELAGIC STATE IN THE WORLD

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:15:52
Oleh : Ardigautama Agusta - Nim: 25115007, S2 - Geodesy and Geomatic Engineering-FITB
Dibuat : 2017-10-02, dengan 1 file

Keyword : UU Kelautan, Aspek Kewilayahan, Aspek Sumber Daya Kelautan, Aspek Penegakan Hukum.

Semenjak merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru mempunyai peraturan perundang-undangan tentang Kelautan pada tahun 2014 atau 69 tahun setelah kemerdekaan, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014. UU Kelautan disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Presiden Indonesia saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Latar belakang keluarnya UU Kelautan adalah Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia belum mempunyai peraturan yang mengatur (1). wilayah kelautan, (2). pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan (SDK), dan (3) penegakan hukum di laut untuk menjaga kedaulatan wilayah kelautan dan menjaga sumber daya laut NKRI. Ketiga aspek tersebut akan dibahas di penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan metode komparasi. Metode penelitian desktiptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Untuk analisis digunakan metode komparasi, yaitu melakukan perbandingan dari setiap (1) aspek kewilayahan, (2) aspek sumber daya kelautan, dan (3) aspek penegakan hukum di UU Kelautan terhadap UNCLOS. (1). Aspek Kewilayahan akan meninjau mengenai Definisi Negara Kepulauan, Garis Pangkal dan Pembagian Wilayah Laut yang tercantum di UU Kelautan serta membandingkannya dengan UNCLOS. (2). Aspek SDK membahas mengenai SDK yang tercantum di UU Kelautan serta membandingkannya dengan UNCLOS serta (3). Aspek penegakan hukum membahas mengenai Aspek Penegakan Hukum yang tercantum di UU Kelautan serta membandingkannya dengan yang terdapat di UNCLOS serta membandingkan tugas dan fungsi dari kementerian dan lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum di laut. Setelah itu dilakukan pembahasan dan analisis.

Deskripsi Alternatif :

Since independence on August 17, 1945, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) has a new law on maritime law in 2014 or 69 years after independence, namely Law Number 32 Year 2014. The law of the Sea was passed in Jakarta on dated October 17, 2014 and signed by the then President of Indonesia, namely Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). The background of this maritime legislation establishment lies on the fact that Indonesia as the biggest archipelago country in the world has yet held any regulations which govern (1) maritime territory, (2) management and utilization of marine resources, and (3) law enforcement at the seas to safeguard the sovereignty of the maritime territories and of the marine resources of the Unitary State of the Republic of Indonesia. All those three aforementioned aspects will be discussed in this research. The research method employed is descriptive research method and comparative method. The descriptive research method is a research method that aims to explain the existing phenomena, both natural and man-made phenomena. These phenomena can be of its form, activity, characteristic, changes, relationship, similarities, and differences between one phenomenon with the other. For the analysis part, the method used is the comparative method, namely a method that compare (1). every territorial, (2) marine resource and (3) law enforcement aspects in the Maritime Law against UNCLOS. (1) The territorial aspects will review the definitions of the archipelago country, the baseline and the partition of maritime territory which is listed in the Maritime Law and compares wit UNCLOS. (2) The marine resource aspects discuss the potential marine resource listed in the Maritime Law and compares it with UNCLOS as well and (3) The law enforcement aspects discusses the law enforcement aspects listed in the Maritime Law and concerning the roles and functions of ministries and agencies which authorized to enforce the law at seas. The discussion and analysis will follow after.

Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Dr. Ir. Eka Djunarsjah, MT. , Editor: Irwan Sofiyan

File PDF...