Path: TopS2-ThesesDevelopment Studies-SAPPK2001

PEMILIHAN LOKASI IBUKOTA PROPINSI BANTEN DENGAN MENGGUNAKAN METODA PROSES HIRARKI ANALISTIK (STUDI KASUS : KECAMATAN CIPOCOK JAYA, KRAMAT WATU DAN SERANG, DI KABUPATEN SERANG)

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:15
Oleh : Anton Suhardianto NIM : 2 55 99 073, S2 - Architecture
Dibuat : 2001-08-00, dengan 8 file

Keyword : Banten ; Regional Autonomy ; capital city.
Kepala Subjek : Social Sciences
Nomor Panggil (DDC) : 307.721 6 SUH

Abstrak:




Propinsi Banten ini terbentuk dengan tanda dikeluarkannya Undang-undang No 23 Th 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. Bersamaan dengan gerak dan langkah pelaksanaan Otonomi Daerah, maka hal ini merupakan tantangan yang sangat besar dalam melaksanakan pembagian kekuasaan yang dimaksud sesuai dengan Otonomi daerah tersebut, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No22 Th 1999,termasuk didalamnya Pemilihan Ibukota Propinsi Banten.




Dalam pelaksanaan program pemilihan lokasi Ibukota Propinsi Banten ini diperlukan suatu Badan yang Independen, yaitu badan yang terdiri dari semua wakil Pelaku Pembangunan atau "Stake Holder" yang masing-masing wakil tersebut harus tetap mementingkan rakyat agar pemilihan lokasi Ibukota ini mempunyai landasan berpijak pada Aspirasi dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hasilnya akan dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.




Melalui badan yang independen tersebut akan ditentukan lokasi Ibukota, dan untuk menentukan layak atau tidaknya pembentukan Ibukota yang otonom ini diperlukan tolak ukur pemilihan, yaitu pertimbangan Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial Politik, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Pertimbangan lain yang dapat dijadikan parameter penilaian dari masing-masing calon Ibukota yang diajukan oleh masyarakat itu sendiri.




Tolak ukur tujuh parameter diatas dapat dikembangkan lebih menditail yaitu menelusuri dari masing-masing parameter tersebut menjadi 46 indikator pemilihan lokasi Ibukota Propinsi Banten ini, yang kemudian disusun dalam suatu hirarki, dan nilai standarnya ditentukan serta bobot masing-masing indikator dihitung berdasar dari penelitian lapangan dari 3 altematif lokasi Ibukota, maka selanjutnya dapat ditentukan lokasi Ibukota dengan menggunakan Metoda AHP/ Analitical Hierarchy Process.




Pada penilaian Indikator tersebut persoalan yang timbul adalah kuatnya pengaruh para Stake Holder, untuk itu netralitas dari badan Pemilih sangat diperlukan, dan pada kenyataannya masalah Politis sangat dominan, apakah itu dari Pusat ataupun dari Birokrat Propinsi, dan agar netralitas tetap terjamin maka keterlibatan Pakar dari Perguruan Tinggi sangat diperlukan.

Deskripsi Alternatif :

Abstract:




The Province of Banten was established with the enactment of Law No. 23 of 2000 on the Establishment of the Province of Banten.




In accordance with the implementation of Regional Autonomy, such establishment poses a great challenge to the division of authority as set forth in Law No. 22 of 2000, on Regional Autonomy.




In the selection If Banten Provincial Capital City, an Independent Board consisting of representatives of Development Agents or Stakeholders is required to maintain public interest. As such, the selection of Capital City would take into account public interest and empowerment into consideration; and the ensuing results thereof would be maintained and developed by the community itself.




The Independent Board will determine the location of the Capital City; and to ascertain its feasibility as an autonomous city, a standard of selection criteria covering Economic Affordability, Regional Potential, Socio-culture, Socio-politics, Population, Territorial Space Considerations and Other Considerations that may serve as evaluation parameters of the respective Capital Cities as proposed by the community, is required.




The above seven parameters may be further developed, namely by exploring each parameter against 46 indicators for Banten Provincial Capital City. Which are then hierarchied. The standard value of the respective indicators are then measured and weighted based on field research of three alternatives capital city locations. by applying The AHP (Analytical Hierarchy Process) method.




In evaluating indicators, strong influence of the Stakeholders may pose a problem. Therefore, neutrality of the Selection Board is highly required. However, political issues amongs the Central and Provincial Bureaucrats are very dominant. In order to maintain neutrality, experts from University and those who have deep comprehension of the Banten community should be called upon for advice.

Copyrights : Copyright (c) 2001 by School of Architecture, Planning and Policy Development.Information Dissemination Right @2008 ITB Central Library, Jl. Ganesha 10 Bandung,40132, Indonesia. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author to ITB Central Library in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing I : Widiaiono Partowidagdo, Dr., Ir. ;




    Pembimbing II : Son Diamar, Dr. Ir.




    Scanner: Alice Diniarti; 2008-01-22.
    , Editor: Alice Diniarti

File PDF...