Path: Top > S2-Theses > Development Studies-SAPPK > 2008

KEBIJAKAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA

HIGHER EDUCATION AUTONOMY POLICY: GOVERNANCE PERSPECTIVE

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 15:28:17
Oleh : ANTIK BINTARI (NIM: 24006002), S2 - Development Studies
Dibuat : 2008, dengan 7 file

Keyword : Demokratisasi, Otonomi, dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.

Democratization, Autonomy, and Higher Education Governance.

Kecenderungan untuk melakukan reformasi tata kelola pendidikan tinggi saat ini telah menjadi trend dunia. Di Indonesia, ide untuk melakukan otonomi perguruan tinggi didorong oleh tuntutan terselenggaranya demokratisasi dan otonomi di berbagai sektor. Kelahiran Rancangan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) pada tahun 2004 didukung dengan keberadaan Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang atau Higher Education Long Term Strategy (HELTS 2003-2010), merupakan babak baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan suatu arah baru bagi perjalanan perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu programnya adalah penataan kelembagaan pendidikan tinggi yang sehat, efisien dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, implementasi berbagai kebijakan pendidikan khususnya pendidikan tinggi berjalan sangat lamban dan menyisakan berbagai kendala dan persoalan.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan rancangan penelitian jenis studi kasus, material empiris dihasilkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah aktor yang terlibat dalam konsepsi dan implementasi kebijakan otonomi pendidikan tinggi. Kasus yang dimaksud diantaranya adalah berkaitan dengan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, demokratisasi pendidikan tinggi, serta hubungan diantara para pemangku kepentingan dalam tata kelola pendidikan tinggi. Lingkup penelitian dibatasi pada kebijakan/kerangka kerja legal tata kelola perguruan tinggi dan dikhususkan pada tata kelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Hasil dari penelitian ini menghadirkan berbagai fakta menarik mengenai tata kelola perguruan tinggi di Indonesia berkaitan dengan proses demokratisasi yang berlangsung. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa kebijakan otonomi pendidikan tinggi telah mengimbaskan sebuah paradoks, yaitu perbenturan antara nilai demokrasi dengan nilai akademik dan nilai-nilai pasar dengan nilai-nilai akademik. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa terdapat beberapa isyu tata kelola berkaitan dengan peran pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan penafsiran/interpretasi peneliti. Penelitian ini menyarankan adanya komitmen mengenai prioritas yang disesuaikan dengan konteks pembangunan Indonesia.

Deskripsi Alternatif :

Nowadays, the tendency of higher education governance reforms becomes a global trend. In Indonesia, an idea of higher education autonomy causes by implementation of democratization and autonomy of all public sectors. Through the formulation of Legal Entity of Education, called RUU BHP in 2004 supported by Higher Education Long Term Strategy (HELTS 2003-2010) have made all universities in Indonesia have had a new period and guidance to expand higher education sector. One of the programs is to govern higher education institution to make the organization more health, efficient, and accountable. However, in fact, implementation of higher education policy leaves some resistances and problems.

By employing qualitative method and case study, empirical materials were generated through in-depth interviews with actors involved in the conception and implementation of higher education autonomy policy. There are some cases in this research to have to do with higher education policy such as democratization and relationship/partnership between stakeholders. This research focuses on legal framework of higher education governance in state universities.

The research results show some interesting facts about higher education governance in Indonesia connected with democratization process. The empirical findings show that the higher education autonomy policy induces a paradox, that is democratic values versus academic values and market values versus academic values. Besides that, the empirical findings describe some issues link to the role of government, private sector, and civil society. Finally, the empirical research has some conclusions and recommendations based on interpretation of researcher. It suggests that the higher education autonomy policy must have a commitment of the priority according an Indonesia's development contexts.


Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Ir. Sonny Yuliar, Ph.D., Editor: Vika A. Kovariansi

File PDF...