Path: Top > S2-Theses > Geodesy and Geomatics Engineering-FITB > 2016

PENGEMBANGAN METODE PENETAPAN NJOPTKP DALAM MEWUJUDKAN PENILAIAN TANAH YANG BERKEADILAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB P2

Master Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:15:54
Oleh : ANDRI RAPIK AHMADI (NIM : 95113001), S2 - Geodetic Engineering
Dibuat : 2016, dengan 6 file

Keyword : keadilan, kemampuan membayar, NJOPTKP, pemerintah kota, potensi kehilangan pajak

Prinsip keadilan dalam pengenaan pajak daerah PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) perlu dicari padanan nyatanya dalam menentukan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Prinsip Keadilan dengan memperhatikan kemampuan membayar diukur melalui 3 parameter yaitu penghasilan, konsumsi dan kekayaan. Untuk memenuhi prinsip keadilan tersebut, dalam penelitian ini dikembangkan parameter pendekatan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penghitungan NJOPTKP yaitu melalui pendekatan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik, World Health Organization dan Eropa; Standar Rumah Sehat Sederhana Indonesia, Internasional dan ambang batas; Upah Minimum Kabupaten/Kota; Inflasi dan Bank Indonesia Rate (BI Rate). Sehingga dengan menentukan besar NJOPTKP yang berkeadilan bisa dijadikan acuan di lokasi tempat penelitian yaitu Kelurahan Campaka Kota Bandung.



Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu dengan membuat simulasi perubahan nilai interval NJOPTKP mulai dari nilai Rp 10.000.000,- sampai Rp 200.000.000,-. Penghitungan interval NJOPTKP dilakukan untuk melihat potensi kehilangan pendapatan pajak dari setiap perubahan nilai interval dan melihat sebaran data Pajak Bumi dan Bangunan Terutang dari seluruh wajib pajak. Data yang diperlukan untuk menghitung dari setiap parameter pendekatan adalah nilai kelas bumi dan bangunan, nilai kurs Dollar terhadap Rupiah, nilai inflasi dan nilai BI Rate. Dalam menentukan nilai kelas bumi dan bangunan diadaptasi dari penentuan garis kemiskinan eropa yaitu median dari setiap kelas bumi dan bangunan dikali 60%.



Hasil penelitian menunjukan bahwa NJOPTKP dengan pendekatan garis kemiskinan BPS lebih mendekati prinsip keadilan. Garis kemiskinan BPS dihitung minimal luas tempat tinggal yang ditempati, penghasilan dan tabungan minimal yang dimiliki untuk setiap kepala keluarga yang tidak dibebankan pajak. Hasil penghitungan melalui garis kemiskinan BPS tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan besar NJOPTKP berkeadilan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung saat ini.

Deskripsi Alternatif :

The equity in the land and property tax is necessary to find the equivalent of fact in determining the amount of property tax exemption. The principle of equity that determined by the ability to pay, is measured with three parameters: income, consumption and wealth. To meet the principles of equity, in this study developed parameters tested approaches that could be taken into consideration in calculating property tax exemption that approach the poverty line set by the Central Statistics Bureau of Indonesia (CSBI), World Health Organization and Europe; Indonesian Standard in Simple Healthy Homes, International and thresholds; Minimum Wage Regional; Rate of Inflation and Indonesian Bank Discount Rate, So with this manner, determining equitable property tax exemption can be used as a reference at the location of research in the Village of Campaka in the District of Bandung.



The first step in determining of the property tax exemption is to create value change intervals of every IDR 10 million until IDR 200 million. Counting this interval exemption is to look at the potential loss revenues from any changes in value of the interval and data distribution of property tax payable on each taxpayer. The data that required to calculate each parameter approach is the class value of land and building, the exchange rate of dollar against the rupiah, inflation and the value of BI Rate. In determining the value of the land and building classes is adapted from the determination of European poverty line is the median of each class of the earth and the building multiplied by 60%.



The results showed that the exemption by using the CSBI poverty line approach is closer to the principle of equity in Indonesia. The poverty line is calculated from minimum spacious dwellings occupied, income and savings from each house hold that no taxed being charged. Moreover, the result of the calculation through the CSBI poverty line did not show any significant differences with the equitable property tax exemption which has been established by the Government of Bandung today.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing :



    Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono, M. Sc.;



    Dr. Ir. Andri Hernandi, MT., Editor: PKL-SMK

File PDF...