Path: Top > S1-Final Project > Geodesy and Geomatics Engineering-FITB > 2009

PENETAPAN BATAS LAUT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-10-09 10:51:09
Oleh : ALOYSIUS RULLY SETIAWAN (NIM 15105027), Central Library Institute Technology Bandung
Dibuat : 2009, dengan 7 file

Keyword : Otonomi daerah, Batas daerah, Prinsip ekuidistan

Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 merupakan titik awal dilaksanakannya konsep otonomi daerah. Dan sejak dilaksanakannya konsep otonomi daerah, nilai suatu wilayah menjadi sangat penting artinya. Hal ini berkaitan dengan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut.






Permasalahan mengenai batas daerah merupakan persoalan yang krusial. Batas daerah yang tidak jelas, kerap menimbulkan konflik. Selain itu, kucuran Dana Alokasi Umum (DAU), yang salah satu parameternya adalah luas wilayah, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun menjadi tidak jelas perhitungannya. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa betapa pentingnya batas suatu daerah ditetapkan.






Dalam penelitian ini, batas laut daerah Provinsi Bangka Belitung ditentukan dengan mengacu kepada Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Permendagri No. 1 Tahun 2006 dan implementasi UNCLOS 1982 untuk mendapatkan luas wilayahnya. Dan hasil akhir dari penelitian ini adalah Peta Batas Laut Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Deskripsi Alternatif :

The legitimation of Law No. 32 year 2004 about Regional Government which is a revision of the Law No. 22 year 1999 is the starting point of the implementation of regional autonomy. And since the implementation of regional autonomy, the value of a region become very important meaning. This is related to the regional authority to manage the natural resources found in the area.






The problem that related to regional boundary is the crucial issue. Boundary area that is not clear, often conflict. In addition, General Allocation Fund (DAU), which is one of its parameters is a broad area, from the central to local governments is not clear calculations. This is the reason that the importance of a regional limit is set.






In this research, the limit of the sea area Bangka Belitung province is determined to refer to the Law No. 32 year 2004, Permendagri No. 1 year 2006 and the implementation of UNCLOS 1982 for a broad region. And the end result of this research is a Map of the Sea Regional Border Province of Bangka Belitung.

Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiC
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Dr. Ir. Eka Djunarsjah, MT. dan Ir. Eko Artanto, Editor: Rizki Apriyanti

File PDF...