Path: Top > S1-Final Project > Geodesy and Geomatics Engineering-FITB > 2016

KAJIAN NEGARA KEPULAUAN YANG TIDAK SESUAI KRITERIA UNCLOS 1982 (STUDI KASUS: NEGARA PALAU)

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2018-09-14 16:27:23
Oleh : AHMAD FADEL AHDIAKUSUMA (NIM 15110082), S1 - Geodesy and Geomatic Engineering-FITB
Dibuat : 2016, dengan 6 file

Keyword : Negara kepulauan, garis pangkal kepulauan, laut territorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman

Palau adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Samudera Pasifik lebih tepatnya di sebelah utara wilayah Papua. Menurut ketentuan pada UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (UNCLOS III 1982 Pasal 46 butir (a)). Suatu negara dapat dikatakan negara kepulauan apabila mempunyai perbandingan luas wilayah lautan dan daratan berkisar antara 1:1 hingga 9:1. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap negara tersebut dari segi luas wilayahnya.

Setelah dilakukan pengambilan data serta penarikan garis pangkal kepulauan untuk mengetahui wilayah territorial lautnya, kemudian dilakukan perhitungan pada wilayah darat yang meliputi pulau-pulau serta karang kering yang muncul saat muka laut tertinggi serta wilayah laut yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial. Dari hasil hitungan ternyata perbandingan luas laut dan daratnya adalah 46:1 yang sangat jauh dari ketentuan pada UNCLOS sehingga dapat disimpulkan bahwa Palau tidak dapat digolongkan sebagai negara kepulauan yang berarti tidak memiliki hak-hak seperti yang tercantum dalam UNCLOS di bagian IV tentang Negara Kepulauan.

Deskripsi Alternatif :

Palau is a little archipelagic state which is located in Pacific Ocean or more exactly on the north of Papua. Based on provision in UNCLOS 1982, archipelagic state means a State constituted wholly by one ore more archipelagos and may include other islands (UNCLOS III 1982 Article 46 point (a)). A state can be called an archipelagic state if it has the ratio of the area of the water to the area of the land is between 1:1 to 9:1. Therefore it’s necessary to study a review of the vast territory.

After doing data retrieval and withdrawing the archipelagic baseline to know the territorial sea, then doing calculation on the land area which includes islands and dry reef that appears when the water level is highest and water area which includes internal waters, archipelagic waters and territorial sea. From the result of calculation, the ratio between water and land is 46:1 so it can be concluded that Palau cannot be classified as archipelagic state which means it doesn’t have the rights as lieted in UNCLOS at the part IV about archipelagic state.


Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS1 - Geodesy and Geomatic Engineering-FITB
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T., Editor: Alice Diniarti

File PDF...